Narasione.com, Minut- Terkait laporan dugaan pelanggaran UU Pilkada pasal 71 ayat 2 bakal calon bupati Minut petahana yang dilaporkan ke Bawaslu Minut oleh pengurus partai pengusung MJP-CK mendapat tanggapan Praktisi Hukum Kepemiluan, Irfan Pakaya SH MH.
Menurut Pakaya, Ia tak menampik laporan yang mengacu pada pasal 71 ayat (2) apabila Paslon melanggar dapat dikenai sanksi pembatalan.
Namun dalam hal ini penggantian telah dilakukan berdasarkan persetujuan Menteri hanya saja pelantikan yang dilakukan dengan merujuk pada Surat Mendagri Nomor 100 tanggal 29 Maret 2024 baru dilakukan pelantikan pada tanggal 22 Maret 2024.
“Jadi substansinya bukan pada pelantikan tapi pada penggantian yang sudah sesuai dengan persetujuan Menteri,” tegas Irfan Pakaya.
Seperti dilansir Inspirasikawanua.com, tim kuasa hukum tiga partai pengusung MJP-CK Michael Jacobus SH MH pagi, Jumat,(20/09/2024), telah membawa laporan dugaan pelanggaran UU Pilkada pasal 71 ayat 2 bakal calon bupati Minut Petahana ke Bawaslu Minut didampingi pengurus partai.
“Pada masa tanggapan masyarakat sudah ada yang masyarakat yang membawa bukti pelanggaran ke KPU Minut, tapi kami juga sudah membawa laporan secara resmi ke KPU dengan substansi yang sama bahwa ada pelanggaran yang dilakukan petahana yang akan ditetapkan sebagai calon bupati Minut yang melanggar pasal 71 ayat 2,” ucap Jacobus
Sementara itu, koordinator relawan JGKWL, William Luntungan menegaskan bahwa penilaian terhadap salah dan benar terhadap langkah Bupati pada pelantikan 22 Maret 2024 bukan pelapor.
“Yang pasti bukan kuasa hukum yang menentukan paslon nanti memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat di KPU Minut. Jangan menggiring opini ‘sesat’ ke publik” kata Luntungan,
Jangan beranggapan kalian yang memutuskan lanjut luntungan, penyelenggara KPU Minut dan Bawaslu juga diharapkan tetap bekerja sesuai aturan tanpa harus terganggu dengan laporan.
“Masyarakat jangan cepat terhasut dengan berita murahan dengan pernyataan-pernyataan yang dilemparkan pihak lawan bahwa JGKWL salah. Ingat tim hukum JGKWL juga punya bukti-bukti bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelantikan pejabat tanggal 22 Maret,” timpal Luntungan(***)