BITUNG, Narasione.com – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Bitung memperketat barisan dalam mengawal stabilitas harga domestik. Langkah ini dimatangkan lewat forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung Tahun 2026 yang digelar pada Jumat (26/6/2026).
Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, ini menjadi panggung sinergi lintas instansi. Hadir di antaranya Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sulut Reza Dotulung, jajaran Forkopimda, serta instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Wali Kota Hengky Honandar mengingatkan kembali posisi Bitung yang sangat vital dalam peta ekonomi regional. Statusnya sebagai kota maritim sekaligus pusat industri dan urat nadi distribusi logistik membuat gejolak harga di Bitung bisa berdampak luas pada rantai pasok pangan Sulawesi Utara.
“Pengendalian inflasi ini harga mati untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, implementasi strategi 4K Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif tidak boleh sekadar di atas kertas. Koordinasi harus berbasis data riil dan bergerak lebih responsif,” tegas Hengky.
Di sisi lain, tantangan makro ekonomi membayangi. Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menggarisbawahi bahwa ketidakpastian global masih menyisakan risiko laten, terutama dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global dan pembengkakan biaya logistik. Meski begitu, bank sentral memastikan bakal turun penuh (all out) meredam rambatan dampak tersebut melalui bauran kebijakan yang terukur.
Dari hasil evaluasi lapangan di pasar-pasar lokal Bitung, potret inflasi menunjukkan anomali yang kontras. Kelompok bahan pangan pokok seperti beras medium, telur, dan daging ayam ras sejauh ini relatif aman dengan tren harga yang landai. Sebaliknya, rapor merah justru datang dari kelompok hortikultura.
“Rantai pasok komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih rentan dan kerap memicu volatilitas harga di pasar. Artinya, komoditas inilah yang harus kita intervensi tata kelolanya secara agresif tanpa mengendurkan pengawasan pada pangan pokok,” urai Joko.
Merompi agenda Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026, BI mendorong optimalisasi neraca pangan sebagai instrumen peringatan dini (early warning system). Selain itu, skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan pemangkasan jalur distribusi hortikultura menjadi agenda mendesak yang disodorkan BI.
Guna mendukung program jaring pengaman seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), BI juga siap menyokong pasokan untuk komoditas-komoditas sensitif.
Sementara itu, Pemkot Bitung membeberkan jurus konkret yang sudah berjalan sepanjang semester pertama tahun ini untuk menjinakkan harga. Setidaknya, 24 kali Operasi Pasar Murah telah digulirkan ke masyarakat. Tim teknis juga memperketat pengawasan stok berkala, menggelar rapat koordinasi rutin, hingga memantau ketat distribusi minyak goreng subsidi (Minyakita).
Bukan cuma sektor hilir, intervensi juga menyasar hulu. Pemkot tercatat telah membagikan 2.000 bibit cabai dan 1.000 bibit tomat ke warga demi merangsang budaya produksi pangan mandiri di tingkat rumah tangga. Komitmen ini kian solid setelah Perum Bulog memastikan cadangan beras dan minyak goreng untuk Bitung berada pada batas aman.
Dari meja HLM tersebut, TPID Bitung menelurkan empat rekomendasi taktis yang akan langsung dieksekusi:
- Mendorong Perumda bertindak sebagai offtaker (penyerap) hasil panen pangan pokok, disokong oleh instrumen pembiayaan daerah.
- Menjadikan data neraca pangan sebagai kompas utama dalam merumuskan kebijakan eksekutif.
- Memperluas jejaring Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mengamankan pasokan luar daerah.
- Memotong mata rantai distribusi logistik hortikultura agar lebih efisien.
Menutup pertemuan, Pemkot Bitung menegaskan komitmennya untuk mengawal cetak biru rekomendasi ini demi mengamankan stabilitas inflasi yang sehat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Ficky)