Jakarta, Narasione.com- Rekam jejak Dr. Joune Ganda di panggung birokrasi nasional kembali menarik perhatian. Bupati Minahasa Utara (Minut) sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini dibidik oleh lembaga survei terkemuka, Indikator Politik Indonesia, untuk menjadi salah satu narasumber kunci dalam riset nasional terbaru mereka.
Riset komprehensif yang bertajuk “Representasi Politik di Indonesia” tersebut menempatkan Joune Ganda sebagai figur strategis. Tim peneliti mewawancarai Joune secara mendalam di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/5/2026).
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa studi berskala nasional ini melibatkan setidaknya 300 kepala daerah baik bupati maupun wali kota yang memenangkan kontestasi Pilkada untuk masa bakti 2025-2030.
”Kami ingin memotret lanskap kepemimpinan daerah pasca-Pilkada secara menyeluruh. Fokus riset ini adalah menggali rekam jejak, latar belakang sosial-ekonomi, hingga gagasan strategis para kepala daerah dalam menakhodai roda pemerintahan ke depan,” ujar Abdul Aziz.
Keterlibatan Joune Ganda dalam riset ini dinilai sangat representatif. Selain sukses memimpin Minahasa Utara, posisinya sebagai Sekjen APKASI membuat pandangannya dianggap mampu menyuarakan realitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Di hadapan tim peneliti, Joune Ganda memaparkan potret dan tantangan riil demokrasi di tingkat lokal pasca-kontestasi. Menurutnya, esensi dari representasi politik tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
Bagi Joune, tantangan terbesar para pemimpin daerah saat ini adalah menjaga dan merawat kembali kepercayaan publik (public trust) yang sempat terbelah selama masa pemilihan.
”Fondasi utama tata kelola pemerintahan hari ini adalah transparansi dan keterbukaan layanan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk hukum dan kebijakan di daerah benar-benar berpihak pada keadilan serta mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan warga,” tegas Joune Ganda.
Selain membedah visi kepemimpinan, riset nasional ini juga menyoroti berbagai isu krusial lainnya, mulai dari keterwakilan gender dalam struktur birokrasi, efektivitas regulasi lokal, hingga formula harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Output dari riset komprehensif ini nantinya akan diproyeksikan sebagai potret evaluasi makro. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan strategis demi meningkatkan mutu demokrasi sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan di seluruh penjuru tanah air. (Ficky)