Manado, Narasione.com-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 Sulawesi Utara (Sulut) bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pada Rabu, 26 November 2025.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menekankan bahwa pengesahan kedua agenda ini merupakan fondasi utama untuk menentukan arah pembangunan daerah di tahun mendatang.
”Penetapan APBD 2026 dan Propemperda ini adalah kerangka kerja esensial. Ini memastikan bahwa roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif, responsif, dan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sepanjang tahun 2026,” ujar Gubernur Yulius usai Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Sulut.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menyampaikan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan yang intensif.
APBD Sulut 2026 disepakati dengan rincian total Pendapatan Daerah sebesar Rp3.180.235.721.995 dan Belanja Daerah sebesar Rp3.019.612.390.563, serta Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp50.000.000.000.
Meskipun mengakui adanya kondisi fiskal yang terbatas, Gubernur tetap optimis bahwa APBD 2026 akan mampu menjadi daya dorong pembangunan, khususnya dalam merealisasikan fokus utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Ada tiga fokus utama RKPD 2026 yang akan didorong melalui APBD tersebut meliputi:Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan sektor agrobisnis, sertaPeningkatan sektor pariwisata,” jelas Gubernur.
Selain APBD lanjut Gubernur, , penetapan Propemperda 2026 disahkan sebagai panduan strategis dalam menyusun regulasi daerah sepanjang tahun.
Gubernur Yulius berharap agar Propemperda ini dapat menghasilkan berbagai aturan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga solutif dan mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Utara.
”Dengan sinergi eksekutif dan legislatif, kita pastikan kerangka kerja ini akan membawa Sulawesi Utara menuju kemajuan yang kita harapkan,” pungkasnya.(Ficky)
