Angin Segar Buat Honorer! Komisi IV DPRD Sulut Perjuangkan Pengangkatan PNS Massal, Demi Atasi Kekurangan Guru

Manado163 Dilihat
banner 468x60

Manado, Narasione.com– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut pada Senin (11/05/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV ini fokus mengevaluasi capaian kinerja serta realisasi anggaran pendidikan pada triwulan pertama tahun 2026.

banner 336x280

​Wakil Ketua Komisi IV, Louis Schramm, menyoroti tantangan besar terkait minimnya jumlah tenaga pendidik di wilayah “Bumi Nyiur Melambai”. Ia menekankan pentingnya kepastian status bagi guru honorer, terutama mereka yang belum terdata dalam Dapodik.

​”Kami mendesak agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memperjuangkan kesejahteraan guru honorer. Solusi terbaik adalah mengusulkan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini bukan sekadar memenuhi kuota, tapi bentuk apresiasi atas dedikasi mereka,” jelasnya.

​Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh, memaparkan bahwa berdasarkan analisis data, Sulawesi Utara saat ini kekurangan sedikitnya 1.100 guru untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kondisi ini semakin mendesak mengingat ada 226 guru yang memasuki masa pensiun pada tahun ini saja.

​Femmy mengungkapkan adanya perubahan kebijakan signifikan dari pemerintah pusat. Mulai tahun 2026, rekrutmen tenaga pendidik tidak lagi menggunakan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), melainkan dialihkan kembali ke jalur CPNS.

​”Jalur CPNS dipilih pusat untuk menjamin pengembangan karier yang lebih stabil dibandingkan P3K yang berbasis kontrak. Kami telah mengajukan usulan 1.100 formasi ke Kemenpan-RB dan berharap kuota ini bisa terealisasi bertahap hingga 2027,” jelas Femmy.

​Selain masalah formasi, Dikda Sulut juga memperketat pengawasan data kependidikan. Seluruh operator Dapodik akan diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan data yang masuk akurat dan mencegah adanya manipulasi data.

Diketahui RDP juga dihadiri oleh sejumlah anggota komisi lainnya, yakni Juleyta Paulina Runtuwene, Cindy Wurangian, Vionita Kuera, dan Muslimah Mongilong. (Ficky)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *