Manado, Narasione.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (21/9/2026).
Dalam sidang tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah catatan krusial yang menyoroti efisiensi anggaran, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pemerataan sektor pendidikan.
Pandangan umum yang dibacakan oleh Raski Mokodompit itu memuat beberapa poin penekanan bagi pemerintah provinsi. Salah satunya terkait strategi konkret pemerintah dalam menjaga kualitas serta pemerataan alokasi anggaran pendidikan di kabupaten/kota.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta kejelasan mengenai sisa kewajiban fiskal setelah pembayaran pokok utang sebesar Rp210 miliar yang dijadwalkan pada tahun 2027, sekaligus proyeksi keuangan daerah ke depan.
Sorotan lain turut diarahkan pada penambahan penyertaan modal sebesar Rp30 miliar untuk Bank SulutGo (BSG). Fraksi ini mendorong agar manajemen dan pemprov dapat memaparkan target konkret dari suntikan modal tersebut.
Tidak kalah penting, optimalisasi penagihan piutang daerah yang mencapai sekitar Rp100 miliar turut dipertanyakan. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mendongkrak PAD tanpa harus menciptakan beban baru bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar meminta transparansi rincian serta komposisi sumber pendapatan—baik dari pasien umum, BPJS, maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)—dari target yang dipatok sebesar Rp216 miliar. Evaluasi atas usulan matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD juga disertakan agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang selaras.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar menyatakan sepakat agar rancangan anggaran tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Seluruh catatan ini tentu akan dibahas secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran. Pada intinya, kami menyetujui Rancangan APBD 2027 untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya,” pungkas Raski.(Ficky)
