Minut, Narasione.com- Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Sulawesi Utara, Dr. Joune Ganda, menekankan pentingnya keselarasan antara visi pimpinan daerah dengan program kerja pemerintah pusat demi menjaga stabilitas anggaran serta keberlanjutan pembangunan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Joune Ganda saat menjadi pembicara dalam sesi talkshow yang digelar seusai pelantikan Pengurus ILUNI UI Sulut di Manado, Sabtu (12/9/2026).
Dalam pemaparannya, Joune menguraikan tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, sebagian besar kapasitas fiskal daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana alokasi dari pemerintah pusat.
”Sebagian besar APBD kita itu ditopang oleh alokasi anggaran dari pusat. Sementara, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita relatif masih kecil,” ujar Joune di hadapan para alumni dan tamu undangan.
Kondisi ketergantungan tersebut, lanjut dia, menuntut para kepala daerah untuk pandai menyelaraskan program pembangunan di daerah dengan visi-misi presiden yang sedang menjabat. Jika pimpinan daerah menetapkan arah kebijakan yang berseberangan dengan prioritas nasional, hal itu berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program serta porsi dukungan anggaran dari pusat.
”Kepala daerah kan dipilih untuk menjalankan visi dan misinya. Tetapi ketika bicara porsi anggaran, pembiayaan itu datangnya dari pusat yang juga punya visi-misi sendiri. Karena itu, sinkronisasi itu mutlak agar program di daerah bisa berjalan beriringan dan mendapat dukungan penuh,” jelasnya.
Lebih jauh, Joune mengingatkan bahwa ketidakselarasan arah pembangunan bisa berakibat pada pengurangan alokasi transfer dana ke daerah. Jika hal itu terjadi, pemerintah daerah akan kesulitan membiayai program-program strategis yang sudah direncanakan, bahkan berisiko harus mencari alternatif pembiayaan lain seperti pinjaman daerah.
Oleh sebab itu, ia berharap para pemangku kepentingan dan pimpinan daerah di Sulawesi Utara mampu membangun sinergi yang kokoh dengan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai strategis agar alokasi anggaran yang turun ke daerah dapat maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Ficky)
