Manado, Narasione.com- DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima aspirasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sulut yang menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sulut, Kamis (1/10/2026). Sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari sistem pengupahan hingga perlindungan hak pekerja, menjadi pokok tuntutan yang disampaikan para buruh.
Aspirasi tersebut diterima Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas, Drs. Noldy Salindeho.
Pertemuan berlangsung secara hybrid, yakni melalui tatap muka dan daring, dengan melibatkan sejumlah anggota DPRD Sulut, di antaranya H. Amir Liputo, Henry Walukow, Hillary Tuwo, dan Vionita Kuerah.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak FSPMI di 38 provinsi di Indonesia. Melalui aksi damai ini, para pekerja menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilai penting untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dan menjamin kesejahteraan buruh.
Salah satu tuntutan utama FSPMI adalah mendesak pengesahan undang-undang baru tentang perlindungan ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja, sebagai pengganti ketentuan turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan buruh.
Selain itu, FSPMI meminta penghentian praktik eksploitasi tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing), penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta penyalahgunaan skema pemagangan.
Persoalan pengupahan juga menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut. Para buruh mendesak adanya jaminan pembayaran upah yang layak, sejalan dengan kebutuhan hidup pekerja, serta penguatan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
Penyampaian aspirasi ini menjadi ruang bagi perwakilan pekerja untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi sekaligus mendorong perhatian pemerintah dan legislatif terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui pertemuan tersebut, aspirasi FSPMI diharapkan dapat menjadi bahan perhatian DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.(Ficky)
