Manado, Narasione.com- Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Senin (19/10/2026).
Rapat Evaluasi Anggaran Pendidikan, Kesejahteraan Guru hingga Pemerataan Sekolah di Kepulauan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kantor DPRD Sulut, itu membahas evaluasi realisasi anggaran pendidikan pada triwulan III, kesejahteraan guru, hingga pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri anggota Komisi IV, yakni Louis Schramm, Julieta Paulina Runtuwene, Vionita Kuerah, dan Muslimah Mongilong.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pembahasan tersebut. Selain mengevaluasi penyerapan anggaran hingga triwulan ketiga, para legislator juga menaruh perhatian pada kondisi kesejahteraan tenaga pendidik, persoalan mutasi guru, serta evaluasi terhadap kepala sekolah.
Persoalan pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan turut menjadi perhatian. Kondisi geografis Sulawesi Utara yang memiliki banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan layanan pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh peserta didik.
Komisi IV menilai berbagai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Utara berjalan lebih optimal, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dari pihak pemerintah provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si., hadir langsung memberikan penjelasan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi IV.
RDP ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan berbagai kendala yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pendidikan ke depan.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran, penataan tenaga pendidik, dan pemerataan layanan pendidikan diharapkan dapat berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan sekolah serta masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara.(Ficky)
