Manado, Narasione.com-Terbatasnya armada kapal yang melayani rute pelayaran menuju Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Sulawesi Utara, Normans Luntungan. Ia meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan penumpang.
Persoalan tersebut disampaikan Normans melalui interupsi dalam rapat paripurna DPRD Sulut di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (19/10/2026). Di hadapan pimpinan rapat dan jajaran pemerintah provinsi, ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya satu kapal yang melayani pelayaran ke Sitaro setiap hari.
“Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya akan menyampaikan aspirasi masyarakat Sitaro berkaitan dengan kapal. Setiap harinya, kapal yang berlayar ke Sitaro hanya satu,” kata Normans.
Menurutnya, keterbatasan armada tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelayanan transportasi laut, terutama ketika jumlah penumpang meningkat sementara kapasitas angkut tetap terbatas.
Normans mengingatkan, persoalan transportasi laut tidak boleh hanya dilihat dari ketersediaan layanan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Ia menyinggung insiden kebakaran Kapal Barcelona di jalur pelayaran Kepulauan Talaud sebagai pengingat pentingnya pengawasan terhadap operasional kapal dan kapasitas penumpang.
“Belum lama ini ada kecelakaan Kapal Barcelona di jalur Kepulauan Talaud. Hal itu disebabkan banyaknya penumpang di kapal tersebut sehingga kondisinya sudah tidak beraturan,” ujarnya.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait agar persoalan keterbatasan armada tidak berujung pada praktik pengangkutan penumpang yang melampaui kapasitas.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Sitaro, transportasi laut merupakan jalur penting untuk menunjang mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, ketersediaan armada yang memadai perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran.
Selain keterbatasan kapal, Normans turut menyoroti informasi yang diterimanya mengenai dugaan adanya armada lain yang belum dapat berlayar karena persoalan izin dari pihak Syahbandar.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memfasilitasi koordinasi dengan instansi berwenang dan operator kapal untuk memperjelas persoalan tersebut, termasuk mencari jalan keluar apabila terdapat kendala administratif yang menghambat pelayanan.
“Daripada kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, menyalahkan pihak kapal, pemerintah, atau rekan-rekan lainnya, mohon dibantu untuk diperhatikan, Bapak Gubernur. Katanya, Syahbandar yang menahan kapal lainnya untuk berlayar. Kiranya hal ini dapat difasilitasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Normans menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpihak agar persoalan yang dihadapi masyarakat Sitaro tidak berlarut-larut. Namun, penyelesaian masalah tersebut tetap perlu dilakukan sesuai aturan pelayaran dan prosedur keselamatan yang berlaku.
Menanggapi interupsi itu, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
“Nanti akan diperhatikan oleh Bapak Gubernur,” kata Fransiskus.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemprov Sulut bersama instansi terkait, sehingga pelayanan transportasi laut menuju Sitaro dapat ditingkatkan melalui penyediaan armada yang memadai, dengan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas.(Ficky)
