Minut, Narasione.com- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Utara mempertanyakan penanganan laporan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Sampiri, Kecamatan Airmadidi, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara.
Ketua DPD LAKI Sulut Firdaus Mokodompit menilai perlu ada kejelasan administratif terkait alur berkas pengaduan yang telah dilayangkan sejak bulan lalu tersebut.
Mokodompit kepada sejumlah wartawan mengatakan jika dirinya, menyambangi Kantor Kejari Minahasa Utara guna mengecek perkembangan laporan yang dimasukkan pada tanggal 10 bulan lalu. Namun, terdapat perbedaan informasi yang diterima saat berkoordinasi dengan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan bagian pengaduan.
”Saat kami menanyakan perkembangan laporan yang sudah masuk hampir satu bulan ini ke Pidsus, diinformasikan berkasnya belum ada. Tetapi ketika kami periksa kembali ke bagian pengaduan, dokumen tersebut terdata resmi sudah masuk,” ujarnya.
Ia berharap pihak kejaksaan dapat memberikan perhatian serius dan kejelasan alur penanganan perkara, mengingat seluruh berkas pendukung awal telah diserahkan.
”Dokumen pendukung sudah kami siapkan secara lengkap, tinggal ditindaklanjuti. Kami berharap penanganan perkara ini bisa berjalan secara transparan dan terukur,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia menyatakan terbuka untuk meneruskan penanganan perkara ini ke tingkat eksternal yang lebih tinggi apabila proses di tingkat daerah menemui hambatan.
”Apabila tidak ada kepastian tindak lanjut di tingkat kabupaten, tentu kami mempertimbangkan untuk meneruskan koordinasi ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, bahkan menyampaikan evaluasi penanganan laporan ke Kejaksaan Agung terkait Dugaan penyimpangan Oknum Pejabat Hukum Tua yang menjabat pada tahun 2025,” pungkasnya.
Sementara itu petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPSP) Kejaksaan Airmadidi mengatakan dokumen tersebut terdata resmi sudah masuk.
“Dokumen laporan pada tanggal 10 Agustus tersebut sudah masuk,” singkat petugas. (Red)
