Minut, Narasione.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) kembali menegaskan komitmen pengabdian aparatur negara melaui Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang digelar di pelataran kantor bupati, Rabu (17/06/2026) pagi.
Bertindak sebagai pimpinan apel, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minut, Drs. Jossy C. Kawengian, M.AP., menyampaikan sederet instruksi krusial dari Bupati Dr. Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, dan Sekretaris Daerah Novly Wowiling.
Isu krusial yang mencuat dalam amanat tersebut di antaranya adalah rendahnya capaian pengisian data kepegawaian, persiapan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut), hingga strategi menghadapi penilaian Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Di hadapan ratusan abdi negara, Jossy menyoroti lambatnya progres pemutakhiran data pada Document Management System (DMS) di aplikasi MyASN. Dari total 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Minut, tercatat baru empat instansi yang pegawainya tertib menginput data di atas angka 50 persen.
”Sejauh ini baru Dinas Perikanan, BPBD, BKPSM, dan Dinas Perpustakaan-Kearsipan yang capaiannya di atas 50 persen. Sisanya masih berada di bawah angka tersebut,” ungkap Jossy ketat.
Ia mengingatkan, target kelengkapan data daerah wajib menembus angka 70 persen demi menyukseskan implementasi manajemen talenta. Kelengkapan DMS, kedisiplinan, serta nilai SKP yang melampaui ekspektasi menjadi instrumen vital bagi ASN untuk masuk dalam boks promosi jabatan (boks 7 hingga 9).
”Saya minta para Kepala OPD untuk tidak bosan-bosan mengingatkan jajarannya setiap apel kerja. Segera rampungkan input data utama maupun data kondisional,” tegasnya.
Selain urusan internal birokrasi, Pemkab Minut juga tengah mematangkan suksesi kepemimpinan di tingkat desa. Jossy membeberkan bahwa agenda Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak dijadwalkan bergulir pada November 2026 mendatang.
”Saat ini prosesnya sedang berjalan di DPRD terkait dengan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Desa. Paralel dengan itu, dilakukan juga revisi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi pelaksana teknisnya,” urainya.
Pihak-pihak terkait diminta bergerak cepat agar seluruh tahapan logistik dan regulasi rampung tepat waktu sesuai dengan linimasa yang telah dipetakan.
Aparatur Sipil Negara juga diminta memberikan contoh nyata terkait penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebetulan, pada hari yang sama, tim penilai dari pusat menjadwalkan verifikasi lapangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
Jossy sempat memberikan sentilan terkait perilaku oknum pegawai yang kerap melanggar estetika kebersihan.
”Jangan sampai baliho atau papan informasi KTR sudah dipasang , tapi justru di bawahnya berserakan puntung rokok. Itu hal yang antagonis namanya. Kalau bisa, khusus hari ini kita ‘puasa’ merokok dulu di area kantor,” ujarnya.
Di sisi lain, seluruh OPD diinstruksikan melakukan akselerasi serapan anggaran mengingat waktu sudah memasuki pertengahan tahun (Triwulan II). Manajemen pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) pun wajib mempertahankan prinsip pelayanan yang murah, cepat, hemat, dan memiliki kepastian hukum agar masyarakat tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen.
Apel KORPRI pertengahan tahun ini juga diwarnai dengan momen haru pelepasan sejumlah ASN yang memasuki masa purnabakti.
Atas nama pimpinan daerah, Jossy menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi berpuluh tahun yang telah dihibahkan para pensiunan untuk kemajuan Bumi Tumatenden.
Sebagai wujud kepedulian organisasi, jajaran pengurus KORPRI Kabupaten Minahasa Utara menyerahkan sejumlah bantuan sosial secara simbolis.
”Hari ini kita serahkan santunan tali kasih bagi rekan-rekan yang pensiun. Komitmen ini akan terus berjalan, termasuk penyaluran dana duka bagi anggota yang mengalami kemalangan, serta dana sehat bagi aparatur yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit,” pungkasnya. (Ficky)
