Manado, Narasione.com-Menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, adalah Komitmen Gubernur Sulawesi Utara (Sulut)
Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, dalam memimpin Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Semangat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih itu, dibuktikan dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (26/11/2025) dalam agenda Rapat Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Integritas yang berlangsung di Gedung C J Rantung Perkantoran Gubernur Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara melalui, Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay SH, menyampaikan
atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan penghargaan tingginya, sekaligus ucapan selamat datang kepada pimpinan dan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Kehadiran Bapak/Ibu sekalian di Bumi Nyiur Melambai, adalah energi positif, menjadi penanda kuat komitmen sinergi di antara pemerintah daerah dengan lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang mana ini merupakan tindakan kolektif untuk kebaikan dan kemajuan bersama.
“Rapat koordinasi ini memiliki esensi yang sangat mendasar, meninjau kembali, menguatkan dan mengkalibrasi seluruh sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kita bertatap muka di tempat ini bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban, melainkan untuk menegaskan bahwa integritas adalah nafas dari tata kelola pemerintahan yang kita jalankan, ” ujar Wagub membacakan sambutan Gubernur Yulius Selvanus.
Di Sulawesi Utara, lanjutnya, kami memiliki misi pembangunan daerah yang tegas dan terstruktur. Sebagai poin pertama dari prioritas kami, yang mana secara eksplisit menempatkan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Ini bukan sekadar pasal di dalam dokumen perencanaan, melainkan fondasi yang menentukan seberapa cepat dan seberapa merata pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Tanpa fondasi integritas, setiap program yang kita bangun, baik mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan, akan rapuh dan mudah runtuh oleh praktik-praktik penyimpangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Ia katakan, Korupsi adalah musuh senyap yang merenggut hak-hak rakyat miskin dan menghambat laju kemajuan bangsa. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus bersifat dinamis, proaktif, dan tanpa kompromi.
“Melalui pertemuan ini, saya menaruh harapan besar. Saya berharap kolaborasi dan supervisi dari KPK dapat menjadi katalisator bagi perbaikan sistem, khususnya dalam area-area krusial seperti Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, serta Manajemen Keuangan dan Aset Daerah. Kami memandang Bapak/Ibu Pimpinan dan jajaran dari KPK sebagai konsultan utama kami dalam reformasi birokrasi ini. Kami siap membuka diri, transparan, dan menerima setiap rekomendasi perbaikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Sinergi dan kolaborasi ini harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan di atas kertas semata.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kami siap bekerja bahu-membahu dengan Tim Korsup memastikan KPK untuk anggaran setiap daerah dipertanggungjawabkan dengan akuntabel,” pungkasnya.
Diketahui dalam Rakoor tersebut Juga Gubernur menyampaiakan
kembali Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara:
- Kami berkomitmen untuk memperkuat sistem, khususnya si melalui digitalisasi ” pelayanan publik dan implementasi percepatan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) Berbasis a secara utuh, sebagai pagar terdepan melawan KKN.
- Kami berkomitmen untuk membangun budaya integritas
memastikan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi teladan, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari conflict of interest. - Kami berkomitmen untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai model tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kawasan Timur Indonesia.
Marilah kita jadikan koordinasi ini sebagai dedikasi dan komitmen bersama, untuk rakyat Sulawesi Utara, demi masa depan yang lebih bermartabat.
Sementara Itu Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo dalam sambutannya menegaskan bahayanya dampak korupsi yang bisa merusak berbagai aspek kehidupan.
Korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas publik, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat, melemahkan institusi dalam penegakan serta dapat menggerus kedaulatan rakyat.
“Melalui Rapat ini, marilah kita mengingatkan anggota kita bahwa korupsi adalah hal yang merusak dan berbahaya. Baik Pimpinan, maupun bawahan harus saling mengingatkan, sehingga tidak ada yang terjerat korupsi,” terang Ibnu.
Ditambahkanya, korupsi tidak akan pernah terjadi, jika kita berintegritas dan tidak pernah kompromi. seringlah lakukan pengawasan dan pencegahan, karena itu yang dapat membuat kita terhindar dari korupsi.
“Setiap pimpinan harus menjadi role model, atau percontohan, mnjadi leader yang berintegritas, tentu memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan korupsi,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekjen Kpk RI Cahya H. Harefa, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Edi Suryanto, Beserta Para TIM KPK RI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr. Fransiskus A Silangen, SpB, KBD, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr Michaela Paruntu, MARS, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Royke Anter, SE, ME, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Stela Runtuwene, AMD, Sek, Asissten I Pemprov Sulut Dr Denny Mangala MSi, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Sulut. (Ficky)
