Jakarta, Narasione.com- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempercepat pemanfaatan E-Katalog Versi 6 di tingkat pemerintah daerah.
Terbukti, melalui forum edukasi dan simulasi teknis yang digelar di sela perhelatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Jakarta.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa digitalisasi pengadaan barang dan jasa di daerah tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal secara transparan.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune J.E. Ganda, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang belanja daerah. Menurutnya, alokasi APBD memiliki peran vital sebagai stimulus ekonomi kawasan, khususnya dalam menyerap produk lokal dan memberdayakan pelaku UMKM.
”Pengadaan barang dan jasa adalah instrumen kebijakan yang sangat strategis. Melalui belanja daerah, baik penyerapan anggaran fisik maupun nonfisik, kita dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok Produk Dalam Negeri (PDN),” tegas Joune saat membuka agenda workshop secara resmi.
Bupati Minahasa Utara tersebut juga mengkritisi bahwa efektivitas sistem digital terbaru buatan LKPP harus diukur dari dampak praktis di lapangan. Integrasi teknologi E-Katalog Versi 6 dituntut mampu memotong rantai birokrasi yang berbelit tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.
”Fokus utama yang harus dijawab adalah sejauh mana platform E-Katalog Versi 6 ini betul-betul menghadirkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi baik bagi instansi pemerintah kabupaten maupun mitra penyedia barang dan jasa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, memaparkan pembaruan fitur teknis sekaligus memandu simulasi penggunaan platform E-Katalog Versi 6 kepada para pengelola pengadaan daerah dan pelaku usaha yang hadir.
Melalui sinergi ini, Apkasi mendorong terciptanya pemetaan kebutuhan (matching process) yang presisi antara komoditas unggulan daerah seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif dengan mekanisme belanja berbasis digital. Langkah tersebut dinilai krusial agar potensi ekonomi daerah dapat terserap optimal dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa nasional. (Ficky)
