Minut, Narasione.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga jaminan perlindungan sosial di sektor kesehatan. Langkah konkret ini terlihat saat penanganan hambatan administratif kepesertaan BPJS Kesehatan milik Marven Lengkong, warga Airmadidi yang tengah menjalani perawatan medis di RSUD Walanda Maramis.
Sebelumnya, proses perawatan Marven sempat terkendala akibat status jaminan kesehatan daerah milik pasien yang tidak aktif. Mengantisipasi dampak terhadap penanganan medis, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menginstruksikan jajaran teknis Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD untuk segera menyelesaikan reaktivasi data pasien.
Usai koordinasi lintas instansi tersebut, status kepesertaan BPJS Kesehatan pasien dipastikan telah aktif kembali, sehingga seluruh pembiayaan perawatan medis medis sepenuhnya ditanggung program jaminan pemerintah.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyatakan bahwa akses layanan kesehatan dasar merupakan hak fundamental warga yang tidak boleh terhambat oleh tata prosedur birokrasi, terutama dalam kondisi darurat.
”Layanan kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan seluruh warga Minahasa Utara bisa mengakses fasilitas medis secara layak tanpa perlu terbebani persoalan administrasi kepesertaan,” kata Joune, Jumat (14/8/2026).
Penyelesaian kendala lapangan ini sekaligus mempertegas konsistensi Pemkab Minahasa Utara dalam mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC). Melalui skema jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi nasional, pemerintah setempat terus mengalokasikan perlindungan bagi masyarakat di seluruh lapisan.
,
Aksi tanggap penanganan fasilitas kesehatan ini mendapat apresiasi dari pihak keluarga pasien. Penanganan cepat tersebut dinilai menjadi bukti hadirnya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak warga di RSUD Walanda Maramis. (Ficky)
