Minut, Narasione.com- Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pangan yang dapat memicu inflasi di daerah.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah yakni mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar rumah untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari seperti cabai, tomat, bawang dan komoditas hortikultura lainnya.
Joune Ganda mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan di tengah kondisi cuaca yang semakin ekstrem serta adanya potensi El Nino yang dapat berlangsung dalam waktu panjang.
Hal itu disampaikan Joune saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah di Auditorium Lantai Perkantoran Bupati Minahasa Utara usai Pencanangan ASN Menanam, Kamis (8/10/2026).
“Pada hari ini saya melaksanakan sebuah program dalam rangka kita mengantisipasi kelangkaan beberapa kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan harian seperti cabai, tomat, bawang dan sebagainya,” kata Joune.
Menurutnya, gerakan menanam tidak harus dilakukan dalam skala besar. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan rumah masing-masing sesuai kemampuan dan ketersediaan lahan.
Ia juga telah menginstruksikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk ikut menjadi contoh bagi masyarakat.
“Kita ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam situasi sekarang ini, dengan cuaca yang lebih ekstrem, komunitas tertentu bisa melakukan penanaman dalam skala kecil, misalnya di rumah,” ujarnya.
Joune menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar kegiatan menanam, tetapi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menekan tekanan terhadap harga di pasar.
Ia meminta ASN tidak sepenuhnya menggantungkan kebutuhan rumah tangga pada pasar apabila sebagian kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri.
“ASN saya perintahkan untuk bisa melakukan penanaman kebutuhan yang bisa dipakai sehari-hari. Jangan membebani market, jangan membebani pasar. Mereka bisa memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Joune mengakui potensi kenaikan inflasi menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, Minahasa Utara memiliki tingkat permintaan masyarakat yang relatif tinggi.
Menurutnya, peningkatan daya beli masyarakat akan berdampak pada meningkatnya permintaan barang. Jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan, harga berpotensi mengalami kenaikan.
“Kalau permintaannya meningkat, suplai sedikit, harganya akan naik. Harga naik tentu memberikan dampak inflasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa Minahasa Utara sebelumnya telah mendapat apresiasi sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam pengendalian inflasi. Capaian tersebut, kata Joune, harus dipertahankan dengan langkah antisipasi yang lebih terukur.
Karena itu, ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa Utara kembali memperkuat langkah antisipasi, terutama dalam membaca kebutuhan dan ketersediaan pasokan komoditas di pasar.
“Kita sudah memiliki semua infrastruktur untuk bagaimana mengatasi laju inflasi di daerah. Kita sudah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, akademisi, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Joune, juga terus melakukan pendataan terhadap kebutuhan masyarakat di sejumlah pasar. Data tersebut menjadi dasar untuk melihat keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan.
“Kita memiliki data yang cukup akurat, berapa besar kebutuhan dan berapa besar suplai,” ujarnya.
Joune meminta TPID menyusun timeline atau jadwal pemantauan yang lebih jelas terkait kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pasokan.
Apabila dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dan membutuhkan intervensi pemerintah, Pemkab Minut, kata dia, siap mengambil langkah subsidi.
“Kalau memang membutuhkan subsidi dari pemerintah karena memang harganya naik, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih murah, maka pemerintah daerah akan mensubsidi menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut perlu dipersiapkan sejak dini agar pemerintah tidak baru bergerak ketika tekanan harga sudah dirasakan masyarakat.
“Kita jangan sampai ke depan seperti tidak mengantisipasi. Ini yang harus kita lakukan,” katanya.
Selain menginstruksikan langkah pengendalian inflasi, Joune juga memberikan peringatan kepada perangkat daerah agar tidak lengah dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan, kinerja perangkat daerah akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah, terutama dalam melihat sejauh mana setiap perangkat daerah mampu menjalankan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Saya mem-warning perangkat daerah, terutama tim pengendali inflasi daerah. Kita akan menilai kinerja mereka,” ujar Joune.
Menurutnya, kelalaian dalam mengantisipasi persoalan yang kemudian berdampak terhadap masyarakat tidak boleh dianggap sepele.
Joune menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara saat ini telah menerapkan manajemen talenta sehingga kinerja aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian.
“Kinerja ini akan sangat mempengaruhi. Oleh karenanya, ini menjadi perhatian yang saya sampaikan kepada seluruh perangkat daerah,” katanya.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi mampu menghadirkan program yang benar-benar membantu masyarakat dan mengurangi beban di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Ini bukan hanya soal program menanam bersama. Ini juga menjadi bagian dari bagaimana kita menilai kinerja mereka dalam menjalankan program-program yang bisa membantu masyarakat dan mengurangi beban masyarakat,” pungkas Joune. (Ficky)
