Minut, Narasione.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperketat pengawasan tata kelola proyek strategis daerah melalui penerapan inovasi Probity Advice. Langkah ini diwujudkan dengan merangkul Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dari Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI, guna mengawal proyek pembangunan Alun-alun Kabupaten agar berjalan transparan dan bebas dari celah pelanggaran.
Keseriusan komitmen ini ditandai dengan kedatangan Tim Probity Advice LKPP-RI yang dikomandani Octo Army ke Tanah Tonsea. Kehadiran mereka disambut oleh Sekretaris Daerah Novly Wowiling dan Kepala Dinas PUPR Minut Lidya Warouw dalam agenda entry meeting yang digelar di Kantor Bupati, Selasa (23/6/2026).
Bupati Minahasa Utara Dr. Joune Ganda melalui Sekretaris Daerah Ir. Novly G Wowiling mengatakan jika, kerja sama ini diproyeksikan menjadi benteng yuridis sekaligus sistem pendampingan yang melekat secara simultan.
“Tim dari LKPP-RI akan mengawasi jalannya proyek dari fase paling awal, mulai dari perencanaan dan penyusunan berkas tender, hingga nanti memasuki tahap eksekusi fisik dan serah terima hasil pekerjaan. Intervensi ini diharapkan mampu memitigasi risiko munculnya sanggahan dari pihak ketiga serta menjaga seluruh proses pengadaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku,” ujar Sekda Wowiling.
Tak sekadar berdiskusi di meja rapat, tim gabungan tersebut langsung bergerak ke lapangan untuk meninjau titik lokasi yang akan disulap menjadi alun-alun kabupaten. Peninjauan medan ini kemudian disusul dengan agenda krusial, yakni pendampingan teknis dalam menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan serta mematangkan Persiapan Pemilihan Penyedia agar draf kontrak yang lahir nantinya benar-benar akuntabel.
Bupati Minahasa Utara dalam berbagai kesempatan kerap mengingatkan bahwa proyek infrastruktur ini memikul misi besar yang melampaui urusan konstruksi fisik. Alun-alun tersebut digadang-gadang bakal menjadi ruang publik yang hidup, wadah interaksi sosial warga, sekaligus menjadi ikon baru yang mampu menstimulus roda ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah.
” Intinya pendampingan oleh LKPP-RI ini menjadi bukti upaya dan komitmen kami dalam mewujudkan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam proyek tersebut” ujar Joune Ganda.
Di sisi lain, hadirnya LKPP-RI dalam memayungi proyek strategis di Minut ini menjadi implementasi konkret dari fungsi lembaga tersebut. Sebagai otoritas pengadaan nasional, LKPP memiliki mandat kuat dalam memberikan opini hukum, saran strategis, serta rekomendasi solutif demi mengurai benang kusut permasalahan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. (Ficky)
