Minut, Narasione.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai mengarahkan kompas pembangunannya ke sektor kelautan berkelanjutan.
Mengadopsi peta jalan keberhasilan Maladewa, Pemkab Minut kini tengah menyiapkan cetak biru investasi jangka panjang berbasis Blue Economy (Ekonomi Biru) untuk memulihkan ekosistem pesisir sekaligus mendongkrak taraf hidup nelayan lokal.
Langkah strategis ini kian mendapat momentum setelah kawasan pesisir Minut menarik perhatian internasional lewat kunjungan kerja 13 Duta Besar negara sahabat baru-baru ini.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan proyek instan, melainkan investasi strategis untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Komitmen ini juga mendapat sokongan kuat dari negara-negara donor yang menaruh perhatian pada isu lingkungan global.
”Kita belajar banyak dari transformasi Maladewa. Dulu, eksploitasi ikan secara masif di sana sempat merusak ekosistem. Tapi lewat konsistensi konservasi terintegrasi selama satu dekade, ekonomi nelayan mereka justru melesat dan sektor pariwisata tumbuh luar biasa. Pola inilah yang sedang kita replikasi di Minut,” ujar Joune Ganda, yang juga menjabat Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Utara.
Menurut Joune, Minut memiliki modal alam yang setara. Jika ekosistem bawah lautnya terjaga, wilayah kepulauan ini tidak hanya berfungsi sebagai lumbung pangan sektor perikanan, tetapi juga magnet wisata selam kelas dunia.
”Ujung dari konsep Blue Economy ini adalah kesejahteraan yang mendekat ke nelayan. Begitu terumbu karang dan mangrove kita pulih, ikan-ikan akan kembali melimpah di dekat pantai.
Nelayan tradisional kita tidak perlu lagi bertaruh nyawa melaut terlalu jauh ke tengah samudra hanya untuk mencari nafkah,” tambah Joune.
Langkah pemulihan ini mendesak dilakukan mengingat tekanan ekologi di wilayah pesisir Minut yang mulai mengkhawatirkan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Minut, Jack Paruntu, membeberkan fakta lapangan bahwa populasi ikan di dekat pantai terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.
”Nelayan kecil yang biasanya cukup melaut di zona 0 sampai 5 mil kini terpaksa bergerak lebih jauh ke tengah karena area pinggiran mulai kritis,” ungkap Jack, Kamis (16/7/2026).
Guna menghentikan kerusakan yang lebih masif, Pemkab Minut menggandeng dua lembaga konservasi global, Wildlife Conservation Society (WCS) dan Rare. Kerja sama ini difokuskan pada tiga pulau yang menjadi pilar lumbung perikanan di wilayah utara, yakni Pulau Gangga, Pulau Talise, dan Pulau Bangka.
Salah satu taktik konkret yang mulai diterapkan adalah sistem Buka-Tutup (Open and Close System) kawasan tangkap. Melalui skema ini, aktivitas penangkapan ikan di zona tertentu dilarang total selama satu bulan penuh, terutama saat musim angin di bulan Agustus.
”Data ilmiah menunjukkan bahwa jeda satu bulan memberi waktu yang cukup bagi ikan untuk memijah dan bertelur. Uji coba yang sudah berjalan di Sangihe dan Minut terbukti mendongkrak volume tangkapan nelayan secara signifikan saat kawasan dibuka kembali. Melihat efektivitas ini, tahun ini kami berencana memperpanjang masa jeda tersebut menjadi tiga bulan,” jelas Jack, yang juga Sekretaris HNSI Sulut.
Menyadari kebijakan penutupan sementara berpotensi menekan pendapatan harian, skema ini dilengkapi dengan bantalan ekonomi. Bersama lembaga mitra, para nelayan diberikan stimulus serta pelatihan alternatif, mulai dari pengembangan UMKM, perdagangan, hingga pengelolaan homestay pariwisata.
Pendekatan di lapangan pun menghindari cara-cara represif. Pemkab Minut lebih mengedepankan pengawasan berbasis komunitas melalui Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokwasmas). Kendati demikian, DKP Minut tetap mengintensifkan sosialisasi persuasif untuk meminimalkan pelanggaran tidak sengaja dari nelayan luar daerah, seperti dari Kota Bitung, yang kerap masuk ke zona konservasi saat masa penutupan.
Dalam pembagian kerja, WCS berfokus pada wilayah konservasi terpadu dari laut hingga ke darat berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk koridor Cagar Alam Tangkoko.
Sementara itu, Rare bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat edukasi publik serta perlindungan terumbu karang yang agendanya akan diakselerasi pada akhir tahun ini. (Ficky)
