Minut, Narasione.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bergerak cepat merespons peringatan dini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) terkait ancaman gelombang cuaca ekstrem El Nino tahun 2026.
Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, hingga hukum tua (kepala desa) diinstruksikan untuk segera menyusun langkah mitigasi konkret guna mencegah krisis air dan pangan.
Langkah taktis ini diambil mengingat wilayah Sulawesi, khususnya Minahasa Utara, berada dalam peta kerawanan nasional yang berpotensi terdampak kekeringan panjang dan risiko gagal panen.
Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, S.E., MAP., M.M., M.Si., menegaskan bahwa rilis data global WMO per Juni 2026 bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas, melainkan alarm keras bagi ketahanan daerah.
”Probabilitas terbentuknya El Nino melonjak hingga 80 persen sebelum September, bahkan menyentuh 90 persen menjelang November 2026. Ini lampu kuning. Kita harus bersiap dengan skenario terburuk di lapangan,” ujar Joune Ganda, Kamis (4/6/2026).
Menyitir kekhawatiran Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengenai dampak multidimensi dari El Nino tahun ini, Joune mengingatkan jajarannya agar tidak meremehkan situasi. Belajar dari pengalaman empiris El Nino kuat pada periode 2023–2024 lalu, sektor pertanian menjadi yang paling terpukul hingga memicu inflasi harga komoditas.
Berdasarkan pemetaan risiko, Bupati dua periode ini menggarisbawahi empat sektor krusial di Minahasa Utara yang wajib diproteksi:
•Sektor Pertanian & Pangan: Menjamin distribusi air ke lahan-lahan produktif untuk mengantisipasi puso (gagal panen).
•Akses Air Bersih: Menugaskan PDAM dan BPBD memetakan sekaligus menyuplai wilayah-wilayah yang mulai mengalami kekeringan.
•Kewaspadaan Karhutla: Mengintensifkan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di area perbukitan dan perkebunan warga.
•Perikanan & Dampak Kesehatan: Mengantisipasi fluktuasi suhu laut yang memengaruhi hasil tangkap nelayan, serta menyiapkan fasilitas medis menghadapi potensi gelombang panas.
”Dinas Pertanian, Dinas Pangan, BPBD, bersama para Camat dan Hukum Tua harus proaktif. Turun langsung ke kantong-kantong pertanian. Edukasi petani kita untuk menerapkan pola tanam adaptif dan pastikan cadangan pangan daerah kita aman,” tegas Joune.
Guna memastikan akurasi langkah mitigasi, Pemkab Minahasa Utara kini memperketat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau dinamika cuaca secara real-time.
”Kuncinya ada pada mitigasi sejak dini. Kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat Minahasa Utara tetap terpenuhi, stabilitas pangan terjaga, dan ekonomi daerah tidak goyah oleh dampak perubahan iklim global ini,” pungkasnya. (Ficky)
