Minut, Narasione.com- Ketegasan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dalam mengawal reformasi birokrasi mulai membuahkan hasil di tingkat pelaksana teknis.
Pola pelayanan administrasi yang dahulu kerap dicap birokratis dan rawan pungutan liar (pungli), kini bertransformasi menjadi lebih responsif serta transparan.
Perubahan signifikan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat saat mengurus dokumen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minut.
Ikna Tahbandaso, salah satu warga Desa Paniki Atas, menceritakan pengalamannya saat mengajukan permohonan Surat Keterangan Pemanfaatan Tata Ruang. Ia mengaku terkejut lantaran prosedur yang dilaluinya berjalan ringkas tanpa ada sumbatan birokrasi.
”Proses administrasinya ternyata sangat cepat di luar perkiraan saya. Selain itu, yang patut diacungi jempol adalah seluruh tahapan pengurusan ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis,” kata Ikna, memberikan kesaksiannya.
Menurutnya, efisiensi dan transparansi kerja di loket pelayanan Dinas PU ini menjadi bukti konkret bahwa instruksi kepala daerah berjalan efektif di lapangan. Iklim kerja yang bersih ini dinilai tidak lepas dari fungsi kontrol yang ketat dari bupati dalam memastikan pemenuhan hak-hak publik.
”Apresiasi besar patut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, terutama atas komitmen Pak Bupati Minahasa Utara. Standar pelayanan yang bersih dan berorientasi pada kemudahan warga seperti ini yang sangat kami harapkan untuk terus dipertahankan,” jelasnya.
Respons positif dari warga ini diharapkan dapat memacu konsistensi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Minut.
Keberhasilan Dinas PU dalam memangkas celah pungli diharapkan menjadi standar baku bagi seluruh instansi vertikal maupun dinas teknis lainnya demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. (Ficky)
