Narasione.com – Suasana di Room B Lantai 1, pusat konferensi Tangier, Maroko, mendadak riuh oleh diskusi mengenai tata kelola akar rumput. Di panggung UCLG World Congress 2026 – Asia Pacific Assembly itu, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J. E. Ganda, memaparkan bagaimana sebuah wilayah di Sulawesi Utara berhasil merawat stabilitas sosial di tengah keberagaman yang kompleks.
Kehadiran Joune di Maroko bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Sebagai bagian dari Executive Bureau UCLG ASPAC, ia memegang mandat strategis: membawa perspektif riil dari kawasan Asia-Pasifik ke meja diplomasi lokal global.
Dalam sesi Key Priorities Area Intervention yang berfokus pada pencegahan konflik (conflict prevention), Joune mengurai formula yang selama ini diterapkan di Minahasa Utara. Alih-alih menggunakan pendekatan keamanan yang kaku dari atas ke bawah (top-down), Minut—sapaan akrab kabupaten tersebut—memilih memperkuat benteng sosial berbasis komunitas.
“Kuncinya ada pada pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, dan figur masyarakat sebagai detektor dini. Mereka adalah mitra sejajar pemerintah yang langsung bersentuhan dengan dinamika di akar rumput,” ujar Joune di hadapan para kepala daerah dan delegasi internasional.
Sistem peringatan dini (early warning system) berbasis modal sosial inilah yang dinilai para delegasi sebagai model yang aplikatif. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memposisikan rumah ibadah dan para pemuka agama bukan sekadar sebagai objek fasilitasi anggaran, melainkan jangkar utama penahan guncangan sosial.
Melalui ruang dialog lintas iman yang rutin dan pelembagaan moderasi beragama yang masuk ke dalam skema kebijakan daerah, potensi gesekan horizontal dapat diredam sebelum membesar menjadi letupan konflik.
Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, bersama Presiden Municipal Association of Nepal, Mr. Bhim Prasad Dhungana, saat membuka forum menekankan bahwa inovasi dari level domestik seperti inilah yang dibutuhkan dunia hari ini. Ketika banyak wilayah global didera pembelahan sosial, formula kohesi dari daerah seperti Minahasa Utara menawarkan alternatif solusi yang konkret.
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Sefferson Sumampouw yang ikut mendampingi delegasi, menggarisbawahi pentingnya posisi tawar ini. Menurutnya, apa yang dipaparkan Bupati di forum internasional merupakan rangkuman dari kebijakan harian yang konsisten di daerah.
“Kami tidak datang membawa teori baru, tetapi rekam jejak. Minahasa Utara membuktikan bahwa daerah kecil di Indonesia bisa memberi warna pada arah kebijakan global terkait perdamaian dan inklusi,” kata Sefferson.
Melalui panggung UCLG World Congress 2026 ini, posisi Indonesia dalam arsitektur tata kelola pemerintahan lokal di Asia-Pasifik kian diperhitungkan. Minahasa Utara berhasil melompat: dari sekadar daerah yang sibuk membangun infrastruktur fisik, kini melangkah menjadi kreator gagasan dalam diplomasi perdamaian internasional.(Ficky)
