Jakarta, Narasione.com- Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan peran pemerintah daerah serta penyelarasan program pembangunan kabupaten Jakarta, Narasione.com- Pengurus Perhimpunan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan langkah strategis penguatan peran kepala daerah serta penyelarasan program kerja di tingkat kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat.
Rombongan pengurus pusat Apkasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., MAP., M.M., M.Si., beserta jajaran pengurus harian.
Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Apkasi Bursah Zanurbi menegaskan komitmen seluruh pemerintah kabupaten untuk mengawal dan merealisasikan program-program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
Sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah dinilai menjadi kunci utama percepatan pembangunan nasional.
Salah satu poin substansial yang mengemuka dalam dialog tersebut dipaparkan oleh Sekjen Apkasi, Joune Ganda. Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, tingkat ketergantungan kabupaten terhadap dana transfer pusat perlu ditekan secara bertahap agar daerah memiliki ruang gerak yang lebih mandiri dalam membiayai pembangunan.
”Penguatan PAD bukan sekadar meningkatkan angka penerimaan, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan inovatif. Daerah perlu didorong agar mampu menggali potensi lokal tanpa beban berlebih pada masyarakat, sehingga kemandirian fiskal kabupaten benar-benar terwujud,” ujar Joune Ganda di sela-sela audiensi.
Sementara itu, pimpinan DPR RI menyambut baik masukan dari jajaran pimpinan Apkasi. Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan fungsi pengawasan dan regulasi guna memastikan kebijakan transfer anggaran maupun instrumen pendukung PAD di daerah berjalan efektif dan proporsional.
Audiensi ini menghasilkan kesepahaman bersama untuk memperkuat koordinasi antara legislatif di tingkat pusat dan eksekutif di tingkat daerah, khususnya dalam penyusunan regulasi yang berkaitan langsung dengan otonomi daerah dan tata kelola keuangan kabupaten.(Ficky)
