Manado, Narasione.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat mengawal akuntabilitas keuangan dan regulasi iklim investasi daerah.
Langkah taktis ini dibuktikan lewat gelaran rapat paripurna secara maraton yang membedah dua agenda strategis di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026).
Rangkaian sidang tersebut membahas agenda krusial, yakni Penyampaian Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, sekaligus Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, saat memimpin jalannya Paripurna menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pemenuhan fungsi legislasi dan pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan.
”Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 merupakan instrumen wajib untuk membedah transparansi serta efektivitas serapan anggaran di tahun sisa,” ujar Silangen.
Dalam paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut atas sinergitas yang kokoh dan kemitraan strategis yang berjalan harmonis demi pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Yulius menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar formalitas angka atau urusan administratif, melainkan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas pengelolaan sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat.
”Kita menyadari bahwa Tahun Anggaran 2025 yang lalu penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Namun, di tengah dinamisnya implementasi kebijakan efisiensi belanja sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap mampu menjaga ketahanan dan kinerja fiskal daerah secara sehat, akuntabel, dan terkendali,” ujar Yulius.
Di hadapan forum legislatif, Gubernur Yulius membeberkan secara rinci capaian kinerja keuangan daerah sepanjang TA 2025, antara lain:
•Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38% dari target.
•Realisasi Belanja Daerah: Mencapai Rp3,32 triliun atau 91,36% dari anggaran.
•Kinerja Fiskal: Menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp177,13 miliar.
Dari dimensi neraca keuangan, Pemprov Sulut juga mencatatkan penguatan kapasitas ekonomi yang signifikan. Total aset daerah melonjak menjadi Rp11,49 triliun, meningkat lebih dari Rp710 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp10,78 triliun.
Selaras dengan itu, struktur keuangan membaik seiring turunnya kewajiban Pemprov Sulut secara drastis dari Rp1,26 triliun menjadi Rp489 miliar.
Yulius menambahkan, pengelolaan anggaran yang akuntabel ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal ini tercermin dari tren positif indikator makro pembangunan Sulawesi Utara sepanjang periode 2021-2025, khususnya di tahun 2025.
”Pertumbuhan ekonomi kita secara konsisten bergerak dinamis di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Pada tahun 2025, Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,56%, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11%,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Sulut berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 6,62% (nasional 8,25%), serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,85% menjadi 5,78%. Stabilitas ekonomi juga terjaga dengan inflasi ketat di angka 1,23%, jauh di bawah inflasi nasional sebesar 2,92%.
”Keberhasilan ekonomi ini berjalan selaras dengan peningkatan kualitas hidup manusia di Bumi Nyiur Melambai, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara terus melesat naik,” pungkas Gubernur.
Agenda maraton ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, Sekretaris DPRD Thalis Gallang, Plt. Sekretaris DPRD Weliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., jajaran anggota DPRD Sulut, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut. (Ficky)
