Minut, Narasione.com- Di tengah klaim keberhasilan pemerintah dalam memperluas kawasan konservasi, sebuah kritik tajam menyeruak dari Bumi Tonsea. Model perlindungan alam yang hanya gagah di atas dokumen administratif atau “di atas kertas” dinilai telah gagal total dalam membendung laju kerusakan ekosistem pesisir kita.
Dalam diskusi hangat Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara, Sabtu (07/02), sebuah kesimpulan besar muncul: kedaulatan masyarakat adat adalah kunci tunggal yang bisa menarik kelautan Indonesia dari ambang kehancuran.
Kritik Pedas: Antara Target 30% dan Ekspansi Tambang
Prof. Rignolda Djamaludin dari KIARA tidak ragu melontarkan kritik keras terhadap ambisi pemerintah mengejar target perlindungan laut sebesar 30%. Menurut akademisi UNSRAT ini, status “kawasan lindung” seringkali hancur seketika saat berhadapan dengan kepentingan modal.
”Begitu ditemukan kandungan nikel atau emas di wilayah konservasi, penguasa akan langsung merampasnya. Saya hanya percaya pada bentuk pelestarian yang dilakukan langsung oleh rakyat yang hidup dan bernapas bersama lautnya,” tegas Rignolda.
Sasi Papua: Saat Tradisi Lebih Ampuh dari Hukum Negara
Efektivitas aturan adat terbukti jauh melampaui regulasi formal. Jurnalis kawakan Victor Mambor membeberkan bagaimana tradisi Sasi di Papua menjadi benteng perlindungan laut yang paling disegani. Menariknya, garda terdepan dari praktik ini adalah kelompok perempuan adat seperti Waifuna dan Zakan Day.
Mereka bukan sekadar menjaga, tapi mengatur manajemen sumber daya alam dengan sistem “tutup-buka” yang ketat. Meski begitu, Victor mengingatkan adanya tantangan besar terkait literasi Blue Carbon (karbon biru) yang belum menyentuh akar rumput di Papua, padahal wilayah mereka adalah kunci mitigasi iklim dunia.
Dari Meja Makan hingga Ritual Sakral
Perjuangan menjaga laut juga menyentuh aspek gaya hidup dan spiritualitas. Di Sulawesi Utara, Yayasan Masarang berjuang keras mengubah budaya konsumsi satwa liar di Desa Tulap dan Temboan. Billy Gustavianto Lolowang mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan mereka bukanlah paksaan hukum, melainkan penanaman rasa memiliki (sense of belonging) pada masyarakat terhadap penyu dan ekosistem lokal.
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, Masyarakat Adat Cerekang memberikan pelajaran moral yang mendalam. Idam Idrus dari UNM menceritakan bagaimana ikatan spiritual warga Cerekang dengan hutan dan sungai membuat wilayah mereka mustahil ditembus oleh ekspansi pertambangan. Prinsip mereka sederhana namun kuat: hidup untuk berbagi, bukan untuk menimbun kekayaan pribadi.
Kesimpulan
Seminar ini mengirimkan pesan kuat bagi Jakarta: jika ingin menyelamatkan laut Indonesia, berhentilah hanya membuat aturan di balik meja. Berikan mandat dan pengakuan penuh kepada masyarakat adat, karena bagi mereka, menjaga alam bukanlah proyek, melainkan cara untuk bertahan hidup. (Ficky)
