Jakarta, Narasione.com- Tadi saya bertemu lagi dengan Pak Menteri ESDM, karena sebelumnya telah membuat janji sejak beliau mengunjungi Langowan Sulawesi Utara baru-bari ini.
Hal tersebut diutarakan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa (4/11/2025) di Kantor Kementetian ESDM Jakarta.
Gubernur Yulius Selvanus mengatakan jika, Ia berbicara panjang lebar bersama menteri, terkait listrik dan pertambangan rakyat.
“Terkait listrik, kita banyak menerima dukungan dari menteri ESDM, dimana dalam tahun ini, ada 3 Pulau yang akan mendapat penerangan selama 24 jam, dan sisahnya di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan listrik, atau masih kurang selama 12 jam, nanti akan kita buat menjadi 24 jam, dan itu akan direalisasi pada tahun 2026,” ujar Gubernur Yulius.
Ini berita gembira lanjut Gubernur, hasil pertemuan dengan Pak Menteri, dan merupakan arahan dari Bapak Presiden bahwa Sulawesi Utara dan Indonesia harus merdeka dari kegelapan dan khususnya Sulawesi Utara.
“Pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Pak Menteri ESDM karena telah memperhatikan masyarakat Sulut yang belum merdeka dari kegelapan. Mudah-mudahan sebelum Natal, ketiga pulau itu listriknya sudah menyala selama 24 Jam,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut dikatakan Gubernur, untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), saat ini sudah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2025. PP no 39 tahun 2025 ini tentunya berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan turunannya. Dalam waktu dekat Bapak Menteri juga akan mengeluarkan Peraturan Meneteri ESDM terkait dengan Wilayah pertambangan rakyat.
“Pembahasan tadi yang saya perjuangkan, terkait dengan wilayah penambangan rakyat yang tersebar di 10 kabupaten/Kota. Menteri mengatakan atas perintah Bapank Presiden, terkait IPR dan WPR tentunya akan dilaksanakan betul-betul pro terhadap rakyat,” terang Gubernur.
Sementara, Harapan Bapak Presiden, masyarakat kita ini sejahtera, masyarakat kita harus merdeka ditanah sendiri dan harus mampu me-manage dengan baik alam, tentunya sumber daya alam yang kita miliki di Sulawesi Utara, harus kita jaga dan pelihara bersama.
“Jangan kemudian dengan adanya peraturan yang akan keluar nanti di peraturan menteri, kita membabi-buta, tidak memahami dengan apa yang sudah diberikan kebijakan untuk Sulawesi Utara pada khususnya dan pada umumnya Indonesia. Nanti, kita akan tunggu peraturan menteri, dan selanjutnya kita akan buat peraturan Gubernur untuk lebih tekhnis lagi pelaksanaanya,” pungkasnya. (Ficky)
