Manado, Narasione.com – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara meminta Dinas Pendidikan lebih terbuka dalam menjelaskan perhitungan anggaran program pendidikan. Kejelasan alokasi dana dinilai penting agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (19/10/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, secara khusus meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan anggaran untuk jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Ia menilai, rincian perhitungan perlu disampaikan secara jelas, termasuk kaitannya dengan jumlah sekolah yang menjadi sasaran program.
Menurut Schramm, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan program pendidikan berjalan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Keterbukaan mengenai mekanisme perhitungan anggaran diperlukan agar alokasi dana pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Schramm.
Tak hanya soal anggaran, Komisi IV juga menaruh perhatian pada pelaksanaan program revitalisasi sekolah, terutama dalam pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan.
Schramm meminta Dinas Pendidikan Sulut memperkuat pengawasan terhadap setiap proyek revitalisasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Dalam RDP tersebut, Schramm turut menyoroti rencana pergantian kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ia mengingatkan agar kebijakan mutasi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang matang dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari persoalan dalam pelaksanaan kebijakan maupun dampaknya terhadap pengelolaan sekolah.
Persoalan keamanan dan lingkungan sosial di sekolah juga menjadi perhatian Komisi IV, khususnya menyangkut perkelahian antarpelajar yang sempat menjadi sorotan publik.
Schramm meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan tidak bersikap pasif ketika terjadi insiden. Penanganan harus dilakukan secara cepat dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar konflik tidak berkembang dan mengganggu proses belajar mengajar.
Menurutnya, respons cepat dari lingkungan pendidikan diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus membangun suasana belajar yang kondusif bagi para siswa.
Selain berbagai persoalan tersebut, Schramm mendorong sekolah untuk memperluas keterlibatan dalam kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Salah satu yang disorot ialah dukungan terhadap program pelatihan instruktur dan juri bagi guru olahraga. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga pendidik sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan olahraga yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Sulut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap anggaran, pembangunan fasilitas pendidikan, tata kelola sekolah, hingga pembinaan peserta didik. Seluruh aspek tersebut perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Utara berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Ficky)
