Minut, Narasione.com- Bupati Minahasa Utara (Minut), Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menegaskan bahwa proyek inovasi yang disusun peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelulusan.
Penegasan tersebut disampaikan Joune Ganda saat menghadiri Launching PKN Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, proyek inovasi yang menjadi bagian dari proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan harus menghasilkan terobosan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan mendorong iklim investasi.
Ia mengingatkan, setiap proyek yang dirancang peserta harus dikawal melalui proses pengawasan dan evaluasi. Bahkan, perkembangan serta hasil implementasinya akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam kegiatan mentoring.
“Jangan sampai proyek inovasi ini hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban agar mendapatkan sertifikat. Sasaran utama kita adalah bagaimana menghasilkan inovasi yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” tegas Joune.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan PKN II. Karena itu, investasi pemerintah tersebut harus sebanding dengan hasil yang diperoleh, terutama dalam bentuk peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan.
Selain menyoroti proyek inovasi peserta, Joune juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minut agar membangun mentalitas kerja yang disiplin, produktif, dan terus berkembang.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah perlu dilakukan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan setiap ASN bekerja sesuai kapasitas dan tanggung jawab yang diberikan.
Ia tidak ingin masih ada aparatur yang menunjukkan etos kerja rendah, seperti meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
“Semangat untuk berinovasi dan berkarya bukan hanya bagian dari tanggung jawab sebagai ASN, tetapi juga merupakan upaya pengembangan diri. Kita harus terus berpikir maju. Kalau tidak memiliki kemauan untuk berkembang, kita sendiri yang akan tertinggal,” ujarnya.
Joune juga mendorong ASN agar tidak membatasi pelayanan publik hanya pada tugas administratif di balik meja. Setiap aparatur, kata dia, harus memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan masyarakat, termasuk membantu warga yang membutuhkan informasi maupun pendampingan dalam mengakses layanan pemerintahan.
Ia mencontohkan, hal sederhana seperti mengarahkan masyarakat yang kebingungan mengurus KTP atau menunjukkan lokasi pelayanan yang tepat merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak boleh dianggap sepele.
“Jangan hanya duduk dan melihat masyarakat datang tanpa memberikan bantuan. Kalau ada warga yang bertanya, arahkan dan bantu mereka. Hal-hal sederhana seperti itu juga merupakan bagian dari pelayanan,” katanya.
Lebih lanjut, Joune menginginkan adanya perubahan pola hubungan antara ASN dan masyarakat. Aparatur pemerintah harus hadir sebagai pelayan yang mudah dijangkau, terbuka, dan memberikan rasa nyaman kepada warga ketika membutuhkan informasi maupun pelayanan.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu merasa sungkan atau takut ketika hendak bertanya kepada aparatur pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini memberikan ruang yang sangat luas bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kreativitas. Potensi tersebut harus diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan berkualitas.
Di sisi lain, Joune menyinggung pentingnya kepastian pelayanan pemerintah dalam mendukung masuknya investasi. Menurutnya, investor membutuhkan kejelasan prosedur dan kepastian dalam setiap proses pengurusan perizinan maupun kebutuhan investasi lainnya.
Pengalaman dalam mendorong masuknya investasi berskala besar, termasuk pengembangan sektor pariwisata, menjadi pengingat bahwa pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang profesional dan memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
“Investor membutuhkan kepastian dan kejelasan. Kita harus membangun kepercayaan agar investasi terus meningkat. Semua sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, pergudangan hingga pariwisata, memiliki peluang untuk dikembangkan,” ungkapnya.
Ia berharap, semangat inovasi yang dibangun melalui PKN II tidak berhenti pada penyelesaian proyek pendidikan, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.
Dengan aparatur yang disiplin, kreatif, dan memiliki orientasi pelayanan, Joune optimistis kualitas tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Minahasa Utara. (Ficky)
