MANADO, Narasione.com – Langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam memetakan arah kebijakan pembangunan ke depan. Bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Pemprov Sulut secara resmi memulai pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 pada Selasa (30/6/2026).
Agenda krusial berskala nasional ini mengonsolidasikan seluruh elemen pemerintahan, dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE, ME, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari 15 kabupaten dan kota se-Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dalam arahannya menekankan bahwa validitas data merupakan harga mati dalam perumusan kebijakan publik. Menurutnya, akurasi data statistik akan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah agar program kerja yang ditelurkan bisa dieksekusi secara efektif, terukur, dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah membutuhkan potret data yang utuh, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini modal kita untuk merancang perencanaan, memetakan sektor-sektor unggulan, menarik investasi, hingga mengikis disparitas atau kesenjangan pembangunan antarwilayah,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Pelaksanaan SE 2026 ini dinilai momentumnya sangat pas di tengah tren positif perekonomian Bumi Nyiur Melambai. Merujuk data teranyar BPS, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Triwulan I-2026 mampu bertengger di angka 5,54 persen (year-on-year).
Sejauh ini, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulut masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi dominan sebesar 21,18 persen. Diikuti sektor perdagangan (13,54 persen), transportasi (11,83 persen), industri pengolahan (11,79 persen), dan sektor konstruksi (9,25 persen).
Selain sektor-sektor konvensional tersebut, Sulut kini mengantongi stimulus pertumbuhan baru lewat Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang tengah bersiap melejitkan sektor pariwisata berbasis lingkungan (regenerative tourism).
Berbeda dengan metodologi sensus periode sebelumnya, SE 2026 kali ini menerapkan perluasan instrumen pendataan yang ikut mengintegrasikan sektor usaha dan pertanian. Terobosan ini diharapkan mampu menangkap dinamika riil di lapangan secara komparatif, mulai dari geliat usaha mikro-informal hingga korporasi skala besar.
Output data dari sensus ini nantinya akan dikonversikan sebagai cetak biru (blueprint) untuk mengejawantahkan visi besar Pemprov Sulut, yakni mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, serta daya saing regional di kancah internasional.
Guna memastikan validitas di lapangan, Gubernur Yulius menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk mengawal penuh jalannya sensus. Perangkat daerah hingga struktur terkecil di tingkat desa dan kelurahan diminta aktif memfasilitasi pergerakan petugas BPS.
Di sisi lain, mantan staf khusus Menhan ini juga mengetuk kesadaran para pelaku usaha dan elemen masyarakat agar memberikan data apa adanya saat didatangi petugas.
“Kunci sukses agenda ini ada pada partisipasi publik selaku responden. Saya mengimbau masyarakat dan dunia usaha bersikap kooperatif. Sampaikan informasi yang sebenar-benarnya, lengkap, dan jujur,” kata Gubernur.
Menutup rangkaian pencanangan, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi BPS RI yang konsisten mengawal penyediaan data berkualitas di daerah, sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk terus merawat sinergi lintas institusi demi kesejahteraan masyarakat. (Ficky)
