Manado, Narasione.com- Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE yang diwakili Wagub Dr. J. Victor Mailangkay SH MH menghadiri kegaiatan Dedicated Team Meeting Regional Investor Relations Unit (RIRI) Sulawesi Utara 2026, Kamis (21/5/2026) yang di gelar di ruang Tondano Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto dalam sambutannya mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Bumi Nyiur Melambai pada kuartal pertama (Q1) tahun 2026 masih berjalan di bawah akselerasi rata-rata nasional.
“Berdasarkan indikator ekonomi makro terbaru, performa domestik Sulawesi Utara sejatinya menunjukkan tren pemulihan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi daerah pada Q1-2026 tercatat naik signifikan ke angka 3,25 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dibandingkan capaian kuartal sebelumnya (Q4-2025) yang tertahan di level 2,28 persen,” terang Joko Supratikto.
Meski demikian, grafik positif tersebut belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang pada periode serupa melesat hingga menyentuh angka 5,96 persen.
Ia menjelaskan bahwa, meskipun indikator internal menunjukkan grafik yang menjanjikan, gap yang lebar dengan pertumbuhan nasional mengharuskan adanya perombakan strategi, khususnya pada sektor penanaman modal.
”Kita melihat ada perbaikan struktur ekonomi yang cukup konsisten di awal tahun ini. Penyerapan konsumsi pemerintah serta sektor investasi (PMTB) kita mampu tumbuh di angka 7,89 persen, melonjak dari kuartal sebelumnya yang hanya 3,86 persen. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena di tingkat nasional angkanya jauh di atas itu, yakni mencapai 21,81 persen. Ada urgensi besar untuk melakukan akselerasi,” jelasnya.
Menurut Joko, ruang gerak perekonomian Sulawesi Utara ke depan juga akan diuji oleh tingginya tensi ketidakpastian global. BI mengidentifikasi sedikitnya tiga faktor tekanan eksternal utama yang berpotensi menahan laju pertumbuhan wilayah, yaitu disrupsi rantai pasok akibat dinamika geopolitik internasional, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama yang berimbas pada ekspor, serta ancaman inflasi komoditas global.
Untuk memitigasi risiko tersebut sekaligus mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional, BI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah merumuskan tiga agenda strategis yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 2026.
Pertama, memperkokoh ketahanan fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas ekosistem digitalisasi keuangan untuk menjamin efisiensi anggaran. Kedua, memperkuat transmisi program strategis nasional agar eksekusinya di tingkat daerah dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang konkret terhadap masyarakat.
Sedangkan poin ketiga yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kualitas investasi. Joko menegaskan, orientasi investasi ke depan harus digeser pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi (high value-added).
”Akselerasi investasi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa. Fokus kita adalah mengoptimalkan kawasan produktif seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Berikat. Skema pembiayaan inovatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan peran BUMN dan BUMD harus menjadi motor penggerak utama dalam proyek-proyek strategis daerah,” pungkasnya.
Sementara Itu, Wagub Sulut Victor Mailangkay dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Gubernur. Ia mengatakan jika, forum ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kita bersama dalam memantapkan
stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi
di Bumi Nyiur Melambai secara berkelanjutan.
Baru saja kita bersama-sama menyimak paparan komprehensif mengenai Showcase. Capaian RIRU. Dari laporan tersebut, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kerja keras, sinergi, dan integrasi kebijakan yang kita lakukan sepanjang tahun lalu telah membuahkan hasil yang nyata.
“Kegiatan DTM hari ini adalah implementasi konkret dari Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2017 tentang Pembentukan Regional Investor Relations Unit
(RIRU). Pertemuan kali ini memegang peranan yang sangat fundamental karena menjadi
jembatan operasional untuk menyelaraskan gerak pembangunan kita dengan Strategic Visioning Sulawesi Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030,” terang Wagub Victor saat membacakan sambutan Gubernur.
Lebih lanjut Ia katakan, Di bawah visi besar “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan’”, kita diarahkan untuk melakukan transformasi ekonomi yang terstruktur dan berdampak langsung pada masyarakat. Memasuki tahun anggaran 2026 ini, fokus pembangunan kita berada pada tahapan krusial, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”.
“Tema RKPD 2026 ini harus menjadi kompas bagi kita semua dalam menyusun portofolio
investasi daerah. Kita ingin memastikan bahwa modal yang masuk ke Sulawesi Utara mampu
memperkuat daya saing SDM, mengoptimalkan hilirisasi sektor primer seperti pertanian dan
hasil laut, serta mengembangkan ekosistem Smart tourism yang inklusif,” katanya.
Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut dari laporan capaian tersebut, Saya ingin memberikan arahan khusus berdasarkan evaluasi data realisasi investasi yang kita hadapi saat ini. Jika kita melihat pada data Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2026, angka yang tercatat adalah sebesar Rp 2,13 Triliun. Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) masih mendominasi sebesar 72% atau sekitar Rp 1,53 Triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar 28% atau Rp 593 Miliar.
“Secara akumulatif, realisasi ini telah menyerap sebanyak 5.070 Tenaga Kerja Indonesia. Angka ini memang menunjukkan aktivitas ekonomi, namun kita tidak boleh
berpuas diri. Selanjutnya, terkait sebaran lokasi dari total realisasi Rp 2,13 Triliun tersebut, Saya memberikan apresiasi kepada Kota Manado terbesar
yang menjadi penyumbang
dengan realisasi Rp 989 Miliar (46%) untuk (PMA + PMDN), disusul Kabupaten Minahasa
Utara dengan Rp 779 Miliar (36%). Namun, Saya melihat ketimpangan yang cukup lebar
dengan kabupaten/kota lainnya, baik PMA dan PMDN. Kota Kotamobagu, Kabupaten
Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Kota Mongondow,
Bitung, dan Kota Tomohon, masih berada di angka yang relative
rendah dan perlu dipacu lebih kencang lagi,” urainya.
Selain itu Gubernur meminta Bupati dan Walikota di wilayah lainnya untuk segera melakukan evaluasi mendalam: terkait belum investasi mengapa maksimal masuk ke daerah Anda? Apakah Sejalan dengan itu, mari kita jujur kembali melihat perbandingan dengan target tahunan kita.
Target Investasi Sulawesi Utara
tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 12,13 Triliun. Namun, capaian Triwulan, baru kendalanya pada regulasi daerah, ketersediaan lahan, ataukah kurangnya
promosi yang efektif?
menyentuh angka 18%. Ini adalah sinyal kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, dimana saat itu kíta mampu mencapai 33% dari
target, maka capaian saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Kondisi ini harus menjadi “Wake-Up Call” bagi kita semua,
terutama bagi para Kepala Daerah. Kita tidak
boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi sementara momentum investasi global dan
waspada. Jika menyikapí kondisi ini, Pemerintah Provinsi menetapkan Strategi Intervensi yang harus dikawal secara ketat,”imbuhnya.
Pertama, Monitoring Ketat, Saya minta dilakukan pengawasan bulanan terhadap proyek strategis daerah secara berkala.
Jangan tunggu masalah menjadi besar baru kita turun tangan.
- Kedua, Debottlenecking. Segala
sumbatan regulasi atau konflik lahan - Ketiga, Diversifikasi Sektor. Kita harus mulaí bergeser dari sektor tradisional menuju hilirisasi industri dan pariwisata nasional terus bergerak dinamis di luar sana.
Mengakhiri sambutan, Ia mengatakn, lintas kabupaten/kota harus difasilitasi penyelesaiannya segera. Padat karya yang memiliki nilai tambah tinggi. Berbicara nilai Kemudian, mengenai tambah, Hilirisasi Sektor Unggulan adalah
harga mati bagi kemandirian ekonomi Sulut.
Di sektor Perikanan, kita harus fokus pada pengolahan Tuna dan Cakalang agar yang kita
ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor Pertanian, hilirisasi Kelapa dan turunannya harus diperluas. Begitu pula dengan
Pariwisata, kita butuh investasi yang berkelanjutan dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.
“Saya ingin setiap investor yang datang merasa yakin bahwa bahan baku dan dukungan ekosistem di Para Bupati dan Walikota yang Saya banggakan,
Salah satu instrumen utama kita dalam menarik investasi adalah kemudahan berusaha. Dalam kaitan ini, Saya memberikan perhatian khusus dan tegas perihal operasional Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah wajah pelayanan publik kita. Investor akan Sulut sudah siap,” tukasnya.
“Investasi bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan dan keberanian kita melakukan Reformasi birokrasi. Saya tidak butuh laporan administrasi, saya butuh eksekusi nyata di lapangan,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto beserta Jajaran BI Perwakilan Sulut, Kepala Kantor Bea Cukai Bitung Didit Prayudi Sidharta, serta seluruh Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara. (Ficky)
