Sekda Minut Buka Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA, Tambani: Kekerasan PPA Tahun 2023 Tercatat Hanya 27 Kasus

Minahasa Utara73 Dilihat

Penulis: Ficky

Narasione.com, Minut- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Utara Ir Nofly Wowiling mewakili Bupati minut membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Minahasa Utara, yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Senin (26/2/2024) di Auala Bappelitbang Minut.

Sekda Wowiling menututrkan jika, tumbuh kembang anak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus menjadi perhatian serius dari Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulong.

” Kita terus berupaya melalui program dan kegiatan dalam rangka penguatan kabupaten layak anak supaya bisa terpenuhi. Disitu juga kami terus berupaya untuk menciptakan adanya rasa nyaman bagi anak-anak dimana mereka bersama keluarga pun masyarakat,” terang Wowiling sembari menambahkan, melalui berbagai instansi kita pertajam lagi program-progam,  diantaranya, Dinas kesehatan dalam program peningkatan gizi masyarakat. Dan untuk dinas pendidikan, salah satu upaya pemerintah adalah bagaimana menghadirkan ruang bermain bagi anak-anak, baik itu ruang umum maupun disetiap kantor yang ada.

Sementara itu Kepala DP3A Minut Hanny Tambani kepada sejumlah wartawan, mengatakan, dengan adanya rapat koordinasi ini, kami akan berupaya membuat jadwal sehingga persiapannya kedepan apabila ada yang kurang akan dipersiapkan sebaik mungkin dan dalam persiapan menjadi lebih matang.

Yang menjadi urgensi dalam rapat kali ini lanjut Tambani, adalah ketersedian dokumen karena semua yang dilakukan masih merupakan evaluasi mandiri yang kita lakukan sendiri.

Lebih lanjut dikatakan Tambani, untuk angka kekerasan sesuai Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) yang sudah dibangun oleh Kementerian PPA, di Minahasa Utara pada tahun 2023 tercatat ada 27 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

“Kasus kekerasan PPA di Minut ada penurunan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat 39 kasus PPA. Semua kasus terkait PPA yang dilaporkan kami damping sampai selesai, karena merupakan kewajiban kami.(Advetorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *