Minut, Narasione.com- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) angkat bicara guna meluruskan polemik mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank SulutGo (BSG). Informasi yang sempat menggelinding di publik mengenai nominal fantastis bantuan tersebut langsung ditepis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut, Novly Wowiling.
Novly menyatakan bahwa Pemkab Minut pada dasarnya menghormati seluruh proses dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati demikian, ia mengingatkan agar publik melihat data tersebut secara jernih dan sesuai konteks riil di lapangan.
”Kami tidak mau mempertentangkan hasil pemeriksaan BPK. Jika sudah menjadi hasil pemeriksaan, nilainya tentu tidak terbantahkan. Tetapi, konteks dan lingkungannya berbeda,” ujar Novly kepada awak media.
Rincian Anggaran CSR BSG di Minahasa Utara
Guna membantah spekulasi yang berkembang, Sekda Minut membeberkan data realisasi dana kemitraan BSG untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Total serapan dana tersebut rupanya hanya menyentuh angka Rp238 juta.
Berikut adalah pos alokasi resmi dana CSR BSG di Kabupaten Minahasa Utara:
Tahun 2023 (Rp168 Juta): Dialokasikan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang digunakan untuk pengadaan sarana tempat sampah.
Tahun 2024 (Rp50 Juta): Disalurkan guna menyokong berbagai program kegiatan di Dinas Pariwisata.
Novly menjamin seluruh jarahan anggaran tersebut memiliki jaminan administrasi yang kuat berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah melewati proses audit.
”SPJ-nya ada dan itu pun sudah melalui pemeriksaan BPK. Untuk konteks lokal Minahasa Utara, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kaban (Kepala Badan), tidak ada temuan yang berarti di situ. Jadi secara administrasi clear,” kata Novly menegaskan.
Respons Terkait Kehadiran Bupati di Kejati
Tidak hanya soal CSR, dalam kesempatan tersebut Novly juga memberikan klarifikasi mengenai foto-foto Bupati Minahasa Utara yang sempat viral saat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Ia meluruskan bahwa kehadiran orang nomor satu di Minut tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan hukum seorang kepala daerah ketika dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum.
”Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau ada panggilan pemenuhan pemberian keterangan, kan harus mematuhi. Tapi bukan berarti sudah dalam konteks yang lebih daripada pemberian keterangan,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Novly meminta semua pihak untuk tidak membesar- besarkan persoalan ini secara berlebihan. Pihaknya mengaku telah menjelaskan kondisi riil ini kepada media yang pertama kali mengangkat isu tersebut, dan memastikan tata kelola keuangan di Pemkab Minut tetap berjalan di koridor aturan yang berlaku. (Ficky)
