Penulis: Ficky
Manado, Narasione.com- Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, mengambil langkah taktis dalam upaya pembenahan sektor ekonomi daerah. Mengawali pekan ini, Senin (8/12/2025), Gubernur mengumpulkan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Membangun Sulut Maju, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut.

Dalam pertemuan yang berlangsung intens tersebut, Yulius tidak sekadar mendengar laporan, namun menekankan urgensi transformasi manajemen. Ia meminta perusahaan pelat merah tersebut menanggalkan cara-cara lama dan beralih ke tata kelola yang lebih modern.
“Poin utamanya adalah profesionalisme. Saya ingin melihat transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam setiap lini usaha,” tegas Yulius saat memimpin rapat.
Menurut Gubernur, keberadaan BUMD seharusnya tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan, melainkan harus memberikan dampak riil. Ia mewanti-wanti agar pengelolaan perusahaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian namun tetap agresif dalam menangkap peluang.
“Kita punya potensi besar di Sulawesi Utara. BUMD harus adaptif dan inovatif membaca pasar. Jangan kaku. Tangkap peluang strategis yang ada untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya kepada jajaran manajemen.
Dalam sesi evaluasi kinerja, manajemen PT Membangun Sulut Maju memaparkan sejumlah capaian serta tantangan operasional yang dihadapi di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Yulius mendorong agar kendala yang ada dijadikan pemicu untuk mencari solusi kreatif, bukan alasan untuk stagnan.
Mantan petinggi TNI ini juga menyoroti efek ganda (multiplier effect) yang harus diciptakan oleh BUMD.
”Target kita bukan hanya profit perusahaan semata, tapi bagaimana investasi masuk dan lapangan kerja terbuka untuk masyarakat Sulut. Itu indikator keberhasilan yang saya minta,” tambah Yulius.
Menutup arahannya, Gubernur menginstruksikan adanya sinergi yang solid antara PT Membangun Sulut Maju dengan perangkat daerah terkait. Ia berharap, dengan manajemen yang sehat dan berkelanjutan, BUMD dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban anggaran. (Advetorial)




















