Manado, Narasione.com-Isu krisis air bersih yang membayangi wilayah kepulauan kembali mencuat di Gedung Cengkih, Kantor DPRD Sulawesi Utara. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS APBD Perubahan 2026, Selasa (1/9/2026), dua legislator asal Daerah Pemilihan Minahasa Utara–Bitung, Cindy Wurangian dan Nick Lomban, dengan tegas mendesak alokasi anggaran khusus untuk pengadaan air bersih bagi warga Bunaken dan Manado Tua.
Langkah kedua politisi lintas partai ini mendapat apresiasi publik. Meskipun berasal dari dapil yang berbeda secara administratif, keduanya dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan mendasar masyarakat pesisir dan kepulauan yang kerap luput dari perhatian.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam sisa empat bulan tahun anggaran berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif atau menunggu bencana kekeringan terjadi sebelum mengulurkan bantuan.
“Dampak El Nino dan kegiatan preventif menghadapi kondisi kekeringan telah masuk dalam Perubahan KUA-PPAS 2026. Kita tidak boleh menunggu terjadinya bencana untuk kemudian mengandalkan bantuan dari daerah lain,” tegas Cindy di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Ia menambahkan, Sulawesi Utara harus memiliki kemandirian fiskal dan kesiapan operasional yang matang dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem, merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi fenomena El Nino yang memicu pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik.
Senada dengan Cindy, legislator Partai Nasdem, Nick Lomban, turut memperkuat desakan tersebut. Ia menilai proyeksi cuaca dari BMKG harus diterjemahkan secara nyata melalui penataan pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Pemetaan anggaran harus diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung masyarakat, seperti air bersih. Kebutuhan ini sudah mulai dirasakan warga akibat kemarau, terutama saat mereka kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak,” ujar Nick.
Tanggapan TAPD Pemprov Sulut
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua TAPD, Tahlis Gallang, memastikan bahwa pemerintah daerah selalu menempatkan penanganan bencana dan kedaruratan sebagai prioritas.
Tahlis merinci, posisi pos Belanja Tidak Terduga (BTT) saat ini berada di angka Rp4,1 miliar, di mana sebagian kecilnya telah dialokasikan sebesar Rp750 juta untuk misi kemanusiaan dan bantuan bencana ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“BTT Rp4,1 miliar digeser Rp750 juta, dan sisanya tetap disiagakan untuk tanggap darurat. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di lapangan, Pemprov Sulut akan mengoptimalkan langkah-langkah melalui kerja sama lintas sektor,” pungkas Tahlis.(Ficky)
