Jakarta, Narasione.com– Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara agresif mulai menggeser arah kebijakan investasi di sektor pariwisata nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memecah konsentrasi modal yang selama ini menumpuk di Bali, sekaligus mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis lingkungan di berbagai daerah.
Kebijakan redistribusi modal ini dipicu oleh ketimpangan sebaran pergerakan wisatawan. Data sektoral menunjukkan bahwa dari total 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hampir separuhnya atau mendekati 7 juta pergerakan masih terpusat di Pulau Dewata.
Imbasnya, kawasan premium seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud kini mulai menghadapi titik jenuh, baik dari sisi kapasitas wilayah (overtourism) maupun kepadatan investasi.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa potensi pariwisata Indonesia jauh lebih luas dari sekadar Bali.
“Akselerasi pembangunan di luar Bali kini menjadi agenda mutlak melalui cetak biru (blueprint) yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang,” kata Menteri Wardhana, Sabtu (30/5/2026).
Lebih lanjut, ia katakan, omitmen ini sekaligus merespons tren pasar global yang mulai bergeser ke arah wellness tourism (wisata kebugaran) dan pencarian pengalaman yang otentik.
Peta Jalan 10 Destinasi Prioritas
Untuk mengurai kepadatan tersebut, pemerintah telah menetapkan peta jalan pengembangan ekosistem yang bertumpu pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Zona akselerasi ini mencakup Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat formula kebijakan lewat penetapan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, meliputi Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Ketiga wilayah ini didesain khusus untuk memulihkan daya dukung ekologi lokal serta mengoptimalkan sirkulasi ekonomi warga setempat.
Manifestasi dari kebijakan pemerataan infrastruktur premium ini mulai terlihat nyata di lapangan, salah satunya di koridor Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang mengandalkan keindahan pantai, wisata bawah laut, serta ekologi pesisir, terbukti mampu menarik minat investor global.
Meski sempat dinilai tertinggal dalam akselerasi infrastruktur dibandingkan kawasan lain, masuknya modal asing seperti jaringan Club Med dan pembukaan hotel premium Marriott menjadi stempel validasi global. Kehadiran akomodasi berskala internasional di wilayah yang dipimpin oleh kepala daerah milenial yakni,Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung ini membuktikan bahwa daya tarik alam bawah laut dan pesisir Minahasa Utara memiliki kelayakan bisnis yang sangat kompetitif di mata investor kelas dunia.
Dari aspek tata kelola, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengungkapkan bahwa seluruh masukan dari pelaku usaha dalam forum investasi akan dijadikan pijakan untuk mereformasi regulasi penanaman modal agar lebih hijau dan inklusif.
Tak hanya itu, pembenahan juga menyasar sektor digital. Pemerintah menerapkan integrasi sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) untuk memastikan seluruh platform akomodasi daring (Online Travel Agent) hanya memasarkan properti yang telah mengantongi izin resmi. Melalui penataan menyeluruh ini, pertumbuhan sektor pariwisata nasional diproyeksikan tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan tumbuh merata dan berkelanjutan di berbagai penjuru tanah air. (Ficky)
