Penulis: Ficky
Narasione.com, Minut- Berbagai pengendalian dan perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemkab Minahasa Utara dibawah kepemimpinan Bupati Joune James Esau Ganda, SE, MAP, MM, MSi dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH, MH (JG-KWL) pada 6 Dimensi IPKD. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Serta Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Minahasa Utara, Robby Parengkuan SH.
Parengkuan menuturkan jika, Pemkab Minut berhasil meraih predikat terbaik pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun anggaran 2023 yang diukur tahun 2024.
“Hal ini tercermin dalam pencapaian hasil IPKD terbaik dengan nilai A untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah kategori ‘’Sedang’’ sebagaimana SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3.372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan pengukuran tahun 2024,” jelas Parengkuan.
Sementara itu Bupati Joune Ganda mengatakan,
IPKD adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dinilai telah efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
“Pencapaian ini membuktikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Minut sudah berjalan baik sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja. Kami berkomitmen untuk terus melindungi dan mensejahterakan masyarakat Minahasa Utara. Berbagai pengendalian dan perbaikan tata kelola keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah pada APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat melindungi masyarakat Minahasa Utara” unjar Joune Ganda.
Diketahui, 6 Dimensi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yakni:
- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Penyerapan anggaran
- Kondisi keuangan daerah
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD