Jakarta, Narasione.com- Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan peran pemerintah daerah serta penyelarasan program pembangunan kabupaten dengan kebijakan nasional.
Rombongan Apkasi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bursah Zarnubi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., MAP., M.M., M.Si., serta jajaran pengurus harian.
Kehadiran mereka diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr.Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan kesiapan seluruh pemerintah kabupaten untuk mengawal serta merealisasikan berbagai program prioritas strategis bentukan pemerintah pusat.
Bursah menilai, integrasi yang solid antara jajaran eksekutif di daerah, legislatif pusat, dan pemerintah pusat merupakan pilar utama agar dampak pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
”Sinergi tiga pilar pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah kabupaten adalah kunci mutlak. Tanpa koordinasi yang presisi dari pusat hingga ke daerah, hasil pembangunan tidak akan terakselerasi sampai ke pelosok,” ujar Bursah di sela-sela audiensi.
Sementara itu, isu kunci mengenai ketahanan finansial daerah dipaparkan oleh Sekjen Apkasi, Joune Ganda. Ia menggarisbawahi krusialnya penguatan kapasitas fiskal kabupaten melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bupati Minahasa Utara ini, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat perlu dikurangi secara bertahap agar kabupaten memiliki fleksibilitas lebih dalam mengeksekusi program prioritas.
“Penguatan PAD bukan sekadar mengejar peningkatan angka penerimaan, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan inovatif. Daerah harus didorong menggali potensi lokalnya secara kreatif tanpa menambah beban masyarakat, sehingga kemandirian fiskal benar-benar terwujud,” tegas Joune.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pimpinan DPR RI menyambut positif komitmen pengurus Apkasi. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI siap memperkuat fungsi pengawasan dan dukungan regulasi.
Langkah ini bertujuan memastikan instrumen pendukung PAD serta skema transfer anggaran daerah berjalan secara proporsional, adil, dan efektif.
Pertemuan lintas kelembagaan ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat memperkokoh posisi kabupaten sebagai garda terdepan pelayanan publik, sekaligus mempererat sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam menopang agenda pembangunan nasional. (Ficky)
