Jakarta, Narasion.com- Upaya mendorong pembangunan yang merata di seluruh kabupaten di Indonesia masih menyisakan tantangan mendasar pada penyelarasan standar evaluasi. Evaluasi performa birokrasi dinilai perlu lebih sensitif dalam melihat dinamika lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung di masing-masing wilayah.
Dalam forum diskusi Regional Government Success Scorecards (RGSS) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/6), isu mengenai kesenjangan kapasitas antar-daerah ini menjadi sorotan utama.
Pemerintah memang terus memacu daerah untuk menembus predikat tertinggi sebagai “Kabupaten Sangat Inovatif” guna mendongkrak mutu pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Dr. Joune Ganda, menilai bahwa pemberian apresiasi tersebut sangat positif sebagai pemantik motivasi di tingkat daerah.
”Ini saya masukkan menjadi parameter pengukuran kinerja,” ungkap Joune Ganda saat memaparkan pandangannya dalam forum tersebut.
Bagi Joune, pengakuan formal ini merupakan bentuk dukungan (endorsement) yang penting agar seluruh aparatur di daerah memiliki semangat yang sama dalam melakukan terobosan.
Meski demikian, Joune memberikan catatan penting mengenai realitas sosiogeografis Indonesia. Menurutnya, merumuskan satu indikator keberhasilan yang seragam untuk semua wilayah bukanlah perkara sederhana.
Karakteristik serta ekosistem yang ada di pulau-pulau yang telah mapan seperti Jawa tentu tidak bisa disandingkan begitu saja dengan tantangan yang dihadapi oleh kabupaten di wilayah pedalaman atau kawasan pegunungan Papua.
Selain faktor geografis, Joune mengidentifikasi bahwa kunci utama dari lahirnya inovasi berkelanjutan terletak pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Sayangnya, ruang gerak pemerintah daerah dalam menata lini kepegawaiannya saat ini masih sangat terbatas.
”Sumber daya manusia ini sentralisasi, dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” jelas Joune.
Ketergantungan pada sistem terpusat ini kerap kali memunculkan kendala prosedural di tingkat lokal. Joune mengungkapkan, pemerintah kabupaten sering kali harus melewati proses administrasi yang panjang dan berbelit, bahkan untuk kebutuhan manajemen internal yang mendesak seperti rotasi jabatan (rolling), penyegaran struktur, hingga mutasi personel.
Kondisi tersebut menempatkan manajemen daerah pada posisi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, kepala daerah dibebani tanggung jawab besar untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang adaptif.
Namun di sisi lain, fleksibilitas mereka dalam mengoptimalkan potensi modal manusia (human capital) tersendiri justru dibatasi oleh regulasi eksternal.
Catatan dari forum ini menegaskan bahwa tanpa adanya keselarasan langkah dan pelonggaran birokrasi antara BKN dengan kebutuhan riil di daerah, ambisi untuk mewujudkan iklim inovasi yang merata di seluruh pelosok negeri akan terus menghadapi jalan terjal.
Agenda strategis RGSS ini sendiri terselenggara berkat kerja sama antara Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dengan Kementerian Dalam Negeri, serta didukung oleh Chandler Governance Group.(Ficky)
