Manado, Narasione.com– Angin segar berembus bagi masyarakat Sulawesi Utara yang memimpikan hunian layak. Pemerintah resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026. Tidak tanggung-tanggung, kuota bantuan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Nyiur Melambai melonjak drastis dari yang semula hanya ratusan unit, kini menjadi 8.000 unit.
Peluncuran ini dirangkaikan dengan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta lembaga keuangan seperti BNI, PNM, dan SMF guna memperkuat pembiayaan perumahan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menyatakan rasa syukurnya atas perhatian besar pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, bantuan ini dinilai sebagai solusi nyata bagi warga kurang mampu.
”Kami sangat berbahagia mendapatkan alokasi 8.000 rumah RTLH. Atas nama masyarakat Sulawesi Utara, terima kasih telah memperhatikan kami yang ada di daerah,” ujar Yulius dalam sambutannya.
Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Hariyati, mengungkapkan bahwa kehadiran negara bertujuan memastikan rakyat memiliki hunian terjangkau. Ia menyoroti keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang kini mencatatkan sejarah baru.
Beberapa poin penting yang disampaikan Sri Hariyati meliputi:
- Lonjakan Kuota: Dari sebelumnya hanya 784 unit RTLH, kini melesat menjadi 8.000 unit.
- Rekor BNI: Di Tanah Minahasa, penyaluran KUR mencetak angka fantastis sebesar Rp206,3 miliar untuk 243 debitur.
- Tren Positif: Program ini diprediksi meningkat hingga 61% sepanjang tahun 2026.
- Relaksasi Tenor: Masa pinjaman rumah susun kini diperpanjang dari 20 tahun menjadi 30 tahun, memberikan keringanan cicilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan, Hashim Djojohadikusumo, membawa kabar gembira mengenai program sertifikasi tanah gratis. Program yang telah disetujui Presiden ini ditargetkan menyasar belasan juta warga dari Sabang sampai Merauke.
”Rakyat yang sebelumnya tidak memiliki kepastian lahan, sebentar lagi akan menikmati fasilitas ini. Dengan sertifikat gratis, warga bisa mendapatkan akses pinjaman dari perbankan seperti BNI, sekaligus memiliki aset yang bisa diwariskan ke anak cucu,” jelas Hashim.
Hashim juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang hadir agar serius mengawal program ini demi kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya sekadar membangun fisik rumah, tetapi juga mengangkat derajat ekonomi keluarga di Sulawesi Utara. (Ficky)
