Sulut, Narasione.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menyatakan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., saat menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam forum nasional tersebut, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Yusril dalam arahannya mengingatkan bahwa keberadaan kementerian koordinator bukan sekadar menjadi wadah pertemuan antarlembaga. Lebih dari itu, fungsi koordinasi harus mampu memastikan setiap persoalan pemerintahan ditangani secara konkret, mulai dari mengidentifikasi hambatan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, hingga mengambil keputusan untuk menyelesaikannya.
Ia juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah harus memiliki landasan hukum yang kuat, prosedur yang benar, serta pertimbangan yang matang. Dengan demikian, potensi persoalan hukum maupun kesalahan administrasi dapat dicegah sejak awal.
Yusril turut mengingatkan agar rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan tidak berakhir sebagai dokumen atau sekadar pelengkap administrasi. Seluruh instansi penerima diminta memastikan adanya tindak lanjut melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta evaluasi secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyambut positif rekomendasi yang disampaikan pemerintah pusat. Pemprov Sulut, menurutnya, siap menindaklanjuti berbagai poin kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan kewenangan daerah.
Bagi Sulawesi Utara, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi penting, mengingat posisi provinsi ini sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia.
Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Sulut perlu terus diperkuat melalui regulasi yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta perlindungan hak masyarakat yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemprov Sulut juga berkomitmen menyelaraskan kebijakan di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menghadirkan kepastian hukum, pelayanan yang lebih baik, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, jajaran lembaga penegak hukum, serta para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Keikutsertaan Gubernur Yulius dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulut memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan agenda nasional.(Ficky)

















