Manado, Narasione.com- Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (15/9/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, Cindy Wurangian, mengawali pandangan partainya dengan memberikan apresiasi kepada TAPD. Menurutnya, transparansi data yang disajikan serta respons cepat dalam menjawab setiap pertanyaan selama pembahasan patut diacungi jempol.
Kendati menyetujui rancangan tersebut, Fraksi Golkar menitipkan sejumlah catatan krusial yang harus dikawal ketat oleh pemerintah daerah. Salah satu poin utamanya berkaitan dengan target pendapatan yang mengalami kenaikan.
“Kenaikan target pendapatan ini wajib diikuti langkah konkrit berupa mekanisme penagihan yang terukur, perbaikan pelayanan, serta pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran pendapatan. Yang terpenting, kenaikan ini tidak boleh sampai menyusahkan masyarakat,” ujar Cindy.
Selain soal pendapatan, Golkar juga mendesak agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penggerak ekonomi. Penambahan anggaran di bidang ini, kata Cindy, harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat mulai dari kualitas sekolah dan pelayanan pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan yang cepat serta merata, hingga infrastruktur yang handal.
Tidak kalah penting, Fraksi Golkar menyoroti urgensi penguatan mitigasi bencana. Mengingat tantangan cuaca dan potensi kekeringan, langkah pencegahan harus diperluas, tidak hanya berfokus pada kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga maraknya insiden kebakaran pemukiman warga.
“Tindakan pencegahan jauh lebih berharga, karena nyawa satu warga Sulawesi Utara tidak ternilai harganya,” tegas Cindy.
Sebagai catatan penutup, Fraksi Golkar mengingatkan agar penyaluran bantuan hibah ke depan wajib berpegang teguh pada prinsip tepat sasaran, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.(Ficky)
