Manado, Narasione.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengubah arah prioritas anggaran untuk tahun berjalan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang berlangsung di Manado, Senin (24/8/2026), Gubernur Yulius Selvanus memaparkan revisi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2026 yang diwarnai lonjakan signifikan pada pos belanja dan penerimaan pembiayaan.
Penyesuaian struktur anggaran ini diproyeksikan untuk merespons dinamika fiskal daerah terkini sekaligus memastikan proyek-proyek strategis daerah tetap terdanai tanpa mengganggu stabilitas keuangan Pemprov.
Di hadapan pimpinan dan anggota legislatif, Gubernur Yulius membeberkan tiga poin kunci pergeseran angka dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026:
- Target Pendapatan Terkerek Naik: Sektor pendapatan daerah diproyeksikan bertambah Rp59,32 miliar, dari yang sebelumnya dipasang pada angka Rp3,16 triliun menjadi Rp3,22 triliun.
- Ekspansi Alokasi Belanja: Pos belanja daerah mengalami peningkatan paling tajam, yakni naik sebesar Rp186,44 miliar. Dengan kenaikan ini, total pagu belanja yang disiapkannya berubah dari Rp3,00 triliun menjadi Rp3,19 triliun.
- Lonjakan Penerimaan Pembiayaan: Untuk menutupi selisih pertambahan belanja, pos penerimaan pembiayaan melompat tinggi hingga Rp127,12 miliar. Alokasi awal yang semula tercatat Rp50 miliar kini dinaikkan menjadi Rp177,12 miliar.
Sementara itu, pada sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah daerah memilih bertahan pada angka Rp210,62 miliar tanpa perubahan. Alokasi ini dipatok khusus untuk menjaga konsistensi kewajiban daerah dalam menyelesaikan cicilan pokok utang investasi kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa perombakan struktur anggaran ini merupakan langkah rasional untuk menjaga agar APBD tetap responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan dinamika ekonomi lokal.
“Melalui penyesuaian ini, Pemprov Sulut ingin memastikan pengelolaan anggaran tetap optimal. Fokus kami adalah menjamin seluruh program prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Yulius.
Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen bersama tiga Wakil Ketua—Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene—ini resmi membuka babak baru pembahasan teknis. Selanjutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut akan membedah rincian alokasi tersebut sebelum disahkan menjadi Perubahan APBD 2026. (Ficky)
