Minut, Narasione.com– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bergerak taktis menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi kerusakan di ruas Jalan Soekarno. Melalui koordinasi intensif yang diinisiasi Bupati Joune Ganda bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, langkah perbaikan infrastruktur vital tersebut kini mulai terlihat nyata di lapangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Minahasa Utara, Ir. Lidya Warouw ST MT, menegaskan bahwa pengerjaan fisik sudah mulai menyentuh titik-titik kerusakan. Berdasarkan komunikasi terbaru dengan Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara, tim teknis saat ini tengah memfokuskan pengerjaan di area strategis.
”Tim di lapangan sedang melakukan penanganan intensif, khususnya di kompleks Zero Point. Metode yang digunakan saat ini adalah patching atau penambalan lubang untuk memastikan keamanan pengendara dalam waktu dekat,”
ungkap Lidya Warouw saat memberikan keterangan terkait perkembangan proyek tersebut.
Lidya menjelaskan bahwa proyek ini merupakan rangkaian berkelanjutan yang tidak hanya terpaku pada satu lokasi. Secara bertahap, perbaikan akan menyisir sepanjang jalan Soekarno hingga menjangkau area bundaran yang menuju arah Kantor Bupati Minahasa Utara.
Ia juga mencatat bahwa sebelumnya beberapa titik telah mendapatkan penanganan melalui metode overlay atau pengaspalan lapis ulang untuk memperkuat daya tahan jalan.
Munculnya alat berat dan personil di lapangan, menurut Lidya, merupakan buah dari kepekaan Bupati Joune Ganda dalam mengawal aspirasi warga ke tingkat provinsi.
Sinergitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama mengingat status jalan tersebut secara regulasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meski berada di wilayah administratif Minahasa Utara.
Lebih lanjut, Lidya menggarisbawahi pentingnya ketaatan terhadap aturan penggunaan anggaran dalam proses ini. Ia meluruskan bahwa langkah Bupati yang memilih jalur koordinasi ketimbang menggunakan dana kabupaten secara langsung adalah demi menjaga tata kelola keuangan yang benar.
”Bupati sangat menjunjung tinggi aturan penggunaan uang negara. Kita tidak bisa mengintervensi anggaran untuk aset yang bukan merupakan kewenangan kabupaten. Melalui sinergi inilah perbaikan bisa terealisasi dengan tepat, baik secara teknis di lapangan maupun secara hukum administrasi,” pungkasnya. (Ficky)
